PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) menggelar Workshop Integrasi Gender dalam Dokumen Kebijakan Daerah, Selasa (9/9/2025), di Aula Bapperida Provinsi Kalteng.
Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah dan bertujuan memperkuat pemahaman tentang pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) dalam setiap proses pembangunan daerah.
Mewakili Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Hamka, menegaskan bahwa integrasi perspektif gender merupakan bagian dari strategi nasional yang diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000.
“Pembangunan tidak boleh bias gender. Setiap kebijakan dan program wajib mempertimbangkan kebutuhan serta kepentingan laki-laki dan perempuan secara adil sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi,” tegas Hamka.
Sementara itu, Plt. Sekretaris Daerah Leonard S. Ampung dalam arahannya yang dibacakan Hamka menekankan pentingnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin, usia, wilayah, dan kondisi sosial ekonomi sebagai dasar penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran.
“Tanpa data terpilah, sulit memastikan bahwa hasil pembangunan benar-benar dinikmati secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Dalam laporan kegiatan, Pengawas Perempuan dan Anak DP3APPKB, Ricko Brilyanu, menjelaskan bahwa workshop ini tidak hanya bersifat edukatif tetapi juga menjadi wadah kolaborasi antar daerah untuk mempercepat pencapaian pembangunan inklusif dan berkeadilan gender.
“Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan setiap kabupaten/kota memiliki rencana tindak lanjut yang nyata untuk memperkuat kebijakan responsif gender,” jelas Ricko.
Kepala Dinas DP3APPKB Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, turut hadir dan menegaskan dukungan penuh terhadap peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam mengarusutamakan gender di semua bidang pembangunan.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida, Chandra Fuji Asmara, serta perwakilan lintas instansi dari kabupaten/kota se-Kalteng.
Melalui workshop ini, Pemprov Kalteng berharap setiap daerah mampu mengimplementasikan kebijakan yang lebih sensitif terhadap keadilan gender, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. (red)
