PROBORNEO – Pemerintah Kabupaten Murung Raya mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Senin (17/3/2025). Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria antara Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, dan Badan Informasi Geospasial.
Rakor tersebut diikuti langsung oleh Bupati Murung Raya, Heriyus, dan Wakil Bupati, Rahmanto Muhidin, didampingi Sekretaris Daerah Hermon, para asisten Setda, serta stakeholder terkait di Aula Kantor Bupati.
Yang pertama, Kementerian ATR/BPN menyoroti pentingnya penyelesaian perencanaan dan pengelolaan tata ruang yang terpadu. Kedua, Kementerian Transmigrasi menyampaikan rencana pengembangan kawasan transmigrasi yang terbagi dalam empat kategori. Transmigrasi Lokal, Patriot, Karya Nusa, dan Gotong Royong. Ketiga, Kementerian Kesehatan menekankan pentingnya pencegahan penyakit melalui program pemeriksaan kesehatan gratis.
Keempat, Kementerian Kehutanan menjelaskan tentang pengelolaan tata wilayah termasuk hutan lindung, hutan produksi terbatas dan tetap, serta hutan produksi yang dapat dikonversi. Kelima, Badan Informasi Geospasial (BIG) memaparkan pentingnya pemanfaatan teknologi satu peta, tata batas wilayah RTRW dan RDRT.
Terakhir, Kementerian Perumahan mengungkapkan program prioritas Presiden yakni pembangunan 3 juta unit rumah.
Hasil Rakor menegaskan bahwa penguatan sinergi antarkementerian dan lembaga, integrasi data, serta pemanfaatan teknologi geospasial menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai hambatan di daerah.
Wakil Bupati Murung Raya, Rahmanto Muhidin, dalam tanggapannya menegaskan bahwa Pemkab siap menindaklanjuti arahan yang menjadi perhatian pemerintah pusat, serta memberikan dukungan penuh terhadap implementasi program-program strategis tersebut di daerah.
“Dengan koordinasi yang erat dan pemahaman bersama atas tugas masing-masing pihak, kami yakin kebijakan agraria, kehutanan, transmigrasi, dan informasi geospasial dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung ke masyarakat,” ujar Rahmanto. (red)
