PROBORNEO – Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengimbau seluruh kepala daerah di Indonesia untuk segera menindaklanjuti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih sebagai langkah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa.
Hal itu disampaikannya usai menjadi pembicara dalam kegiatan Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Gelombang II di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Selasa (24/6/2025).
Menurut Zulkifli, keberadaan Kopdeskel Merah Putih sangat penting sebagai perpanjangan tangan pemerintah di desa yang berfungsi menyalurkan berbagai bantuan serta menjalankan operasi pasar, sekaligus menyediakan kebutuhan pokok masyarakat.
“Nah ini di pusat ada Satgas Kopdeskel Merah Putih, Menko Pangan ketuanya, di provinsi ada gubernur ketuanya, di kabupaten, kota, bupati dan wali kota ketuanya,” terangnya.
Ia menegaskan, kepala daerah harus memahami peran strategis mereka dalam mendukung program tersebut melalui pelaksanaan kebijakan yang tepat.
Setiap keputusan yang diambil pemerintah daerah dinilai harus dipertimbangkan matang-matang karena akan berdampak langsung pada masyarakat.
“Setiap kebijakan, setiap yang kita teken harus dipikirkan betul dampak terhadap yang akan terjadi atau dialami oleh rakyat,” ujar Zulkifli.
Selain menyalurkan bantuan dan kebutuhan pokok, koperasi ini juga akan menjalankan usaha riil terlebih dahulu sebelum menerima dukungan permodalan.
Zulkifli menekankan bahwa program Kopdeskel bukan ajang bagi-bagi anggaran pemerintah.
“Setelah ada usahanya, perlu modal baru [diberi] dan itu pinjaman, pinjaman dari bank ya, kalau pinjaman harus dibayar,” jelasnya.
Senada dengan itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, turut menyampaikan bahwa pemerintah pusat memiliki program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bisa dimanfaatkan pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan usaha masyarakat, termasuk di sektor pertanian.
“Jadi dengan KUR ini aksesnya mudah, kemudian bunganya juga aktif rendah sekitar enam persen, karena bunganya kita subsidi oleh pemerintah pusat,” terang Ferry.
Tak hanya itu, Ferry juga memaparkan adanya program Kredit Usaha Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) bagi pemerintah daerah yang ingin mempermudah pengadaan alsintan.
Skema pembiayaan ini dapat diajukan melalui perbankan untuk mendukung program cetak sawah maupun usaha produktif lainnya.
“Ini tadi kalau Bapak-Ibu sekalian bisa atau tadi ada mau cetak sawah dan butuh alsintan, ini bisa juga dilakukan,” tambahnya. (red)
