PROBORNEO – Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dipimpin Ketua Komisi I Muhajirin melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seruyan, baru-baru ini, dalam rangka memperkuat koordinasi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.
Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda. Pertemuan itu menjadi momentum untuk membahas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya melalui sektor perpajakan daerah.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohannes Freddy Ering, menegaskan pentingnya kerja sama yang solid antara Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupaten Seruyan guna meningkatkan penerimaan daerah.
“Sejalan dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, maka pajak daerah yang menjadi kewenangan provinsi seperti PKB, BBNKB, PBBKB, PAP, hingga Pajak Alat Berat dikenakan opsen atau pembagian hasil kepada kabupaten dan kota dengan persentase tertentu,” ucapnya.
Menurut Freddy, kebijakan tersebut menuntut sinergi yang kuat antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, terutama dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Ia menjelaskan, bentuk sinergi itu di antaranya dapat diwujudkan melalui mekanisme co-sharing dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Komisi I DPRD Kalteng sebagai mitra pemerintah daerah berkepentingan agar sinergi ini benar-benar terbangun dan berjalan efektif, karena berdampak langsung pada peningkatan PAD daerah,” jelasnya.
Freddy juga menambahkan bahwa Bupati Seruyan telah menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong sinergitas antara Unit Pelaksana Perangkat Daerah (UPPD) Samsat dengan Pemerintah Kabupaten Seruyan dalam rangka optimalisasi penerimaan daerah.
Melalui kolaborasi yang berkelanjutan tersebut, pihaknya berharap Pendapatan Asli Daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terjaga dan terus meningkat secara optimal demi mendukung pembangunan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. (red)
