PROBORNEO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) mendorong percepatan kemandirian fiskal daerah menyusul tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat.
Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan pilar utama penopang keberlanjutan pembangunan di Bumi Tambun Bungai.
Ketua Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, menyatakan bahwa pergeseran kebijakan fiskal nasional mengharuskan pemerintah daerah untuk lebih lincah dalam menggali potensi lokal.
Hal ini ditekankannya saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalteng di Palangka Raya, baru-baru ini.
“Pasti perhatian kita pemerintah DPRD ke pendapatan asli daerah semakin menjadi sesuatu yang sangat penting dan strategis jadi andalan utama dalam rangka pendapatan daerah,” ujar Freddy Ering.
Politisi senior PDI Perjuangan ini menilai, restrukturisasi anggaran pusat yang berdampak pada pengurangan dana alokasi ke daerah merupakan “lonceng pengingat” bagi Pemprov Kalteng.
Menurutnya, ketergantungan yang tinggi terhadap dana perimbangan harus segera dikurangi melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pajak maupun retribusi daerah secara progresif.
Freddy menggarisbawahi bahwa tantangan anggaran tahun ini tergolong berat. Namun, kreativitas dalam mengelola sumber pendapatan lokal dapat menjadi solusi agar postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tetap sehat dan mandiri.
“Seiring dengan kecenderungan pemangkasan dana transfer ke daerah oleh pusat yang tahun ini turun drastis maka mau tidak mau daerah harus mengoptimalkan PAD,” tegasnya.
DPRD Kalteng pun mendesak Bapenda untuk segera melakukan pemetaan potensi pajak secara lebih akurat, transparan, dan akuntabel.
Freddy optimistis, dengan fundamental PAD yang kokoh, proyek-proyek strategis di sektor infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan tidak akan terganggu oleh dinamika politik anggaran di tingkat nasional.
Langkah penguatan PAD ini diharapkan menjadi fondasi jangka panjang bagi Kalimantan Tengah untuk tumbuh menjadi provinsi yang berdikari secara finansial, sekaligus menjamin pelayanan publik tetap prima tanpa harus bergantung sepenuhnya pada kebijakan fiskal pusat yang fluktuatif. (red)
