PROBORNEO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah mengambil langkah cepat dengan melakukan koordinasi intensif bersama jajaran TNI dan Polri guna menyikapi aspirasi massa aksi dari Aliansi Reformasi Militer Indonesia (REFORMATI).
Langkah ini diambil guna memastikan stabilitas keamanan daerah tetap kondusif di tengah dinamika penyampaian pendapat di muka umum.
Pertemuan koordinasi yang melibatkan Pangdam dan Kapolda tersebut menyepakati pembukaan ruang dialog yang transparan dan konstruktif bagi para pengunjuk rasa.
Seluruh pihak berkomitmen untuk mendengarkan tuntutan masyarakat dengan pendekatan yang persuasif dan berorientasi pada solusi.
Ketua DPRD Kalteng, Arton S. Dohong, menegaskan bahwa lembaga legislatif berkomitmen penuh untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan institusi terkait.
Ia menilai setiap aspirasi yang disampaikan merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dihormati.
“DPRD Kalteng menegaskan bahwa aspirasi publik merupakan bagian penting dalam proses demokrasi, sehingga perlu ditampung dan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang tepat,” kata Arton S. Dohong, Selasa (14/4/2026).
Sinergi antara jajaran pemerintah daerah, TNI, dan Polri ini diharapkan mampu menghasilkan titik temu yang bijak.
Arton menambahkan bahwa setiap poin tuntutan yang disampaikan oleh Aliansi REFORMATI akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum dan mekanisme birokrasi yang berlaku.
Selain menjaga keamanan wilayah, komunikasi berkelanjutan ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang damai agar setiap tuntutan dapat dibahas secara jernih tanpa mengganggu ketertiban umum.
Pemerintah Provinsi bersama aparat keamanan berharap pendekatan dialogis ini tidak hanya mampu merespons tuntutan masyarakat secara efektif, tetapi juga menjadi contoh kolaborasi yang solid dalam menjaga marwah demokrasi serta mendorong kemajuan di Bumi Tambun Bungai. (red)
