PROBORNEO – Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalteng Tahun Anggaran 2026, dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (14/10/2025).
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN memberikan apresiasi kepada Gubernur Kalimantan Tengah dan jajaran pemerintah daerah atas penyusunan Raperda dan Nota Keuangan APBD 2026.
Menurut Fraksi PAN, APBD adalah instrumen utama kebijakan publik yang harus mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berpihak kepada masyarakat luas.
“Fraksi PAN memandang bahwa penyusunan APBD merupakan instrumen utama kebijakan publik yang harus mencerminkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas,” ujar Juru Bicara Fraksi PAN DPRD Kalteng, Armada.
Fraksi PAN menilai bahwa penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 sudah memperhatikan prinsip dasar pengelolaan keuangan daerah, yakni kemampuan keuangan sebagai dasar prioritas belanja, efektivitas dan efisiensi belanja publik, rasionalisasi terhadap belanja yang belum prioritas, serta pemenuhan belanja wajib dan program prioritas daerah yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dari sisi struktur anggaran, Fraksi PAN mencatat bahwa APBD Kalteng 2026 memiliki pendapatan sebesar Rp 7,105 triliun lebih, belanja Rp 7,3 triliun lebih, dengan defisit sekitar Rp 266 miliar lebih yang masih dalam batas aman karena tertutupi dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
“Struktur ini menunjukkan arah kebijakan fiskal yang realistis dan berhati-hati. Meskipun terdapat defisit, namun masih dalam batas aman karena ditutupi dari SiLPA,” jelas Armada.
Fraksi PAN juga mendorong agar pemerintah daerah terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), menekan belanja operasional, dan memprioritaskan belanja publik yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Selain itu, Fraksi PAN menyatakan dukungannya terhadap arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), pemerataan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, ketahanan pangan dan lingkungan, serta reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik.
Tak hanya itu, Fraksi PAN juga menekankan pentingnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam seluruh proses penyusunan serta pelaksanaan APBD.
“Kami berharap keterbukaan informasi publik diperluas agar masyarakat dapat ikut mengawasi penggunaan APBD demi kemajuan Kalimantan Tengah,” tegas Armada. (red)
