PROBORNEO – Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Sudarsono, menyoroti semakin beratnya beban keuangan yang ditanggung pemerintah daerah akibat banyaknya mandat dari pemerintah pusat yang tidak diimbangi dengan dukungan dana memadai.
Menurutnya, kondisi ini membuat daerah seperti Kalteng kesulitan menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik karena harus menanggung biaya secara mandiri di tengah keterbatasan anggaran.
“Akibatnya, daerah harus mengalokasikan sumber daya sendiri, meskipun kapasitas fiskalnya sedang menurun,” ucapnya, Rabu (29/10/2025).
Sudarsono menjelaskan, sejumlah program dari pemerintah pusat bersifat wajib dilaksanakan oleh daerah, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan dasar. Namun, tidak diikuti dengan penyerahan anggaran yang cukup untuk menopang pelaksanaannya.
Ia menilai, situasi ini semakin diperparah dengan adanya pengurangan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang seharusnya menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah.
“Alih-alih efisiensi, yang terjadi adalah pengurangan anggaran daerah dan pergeseran anggaran ke pusat. Ini sangat memberatkan pemerintah daerah, yang harus tetap memenuhi tuntutan pelayanan dan pembangunan,” tegasnya.
Politisi tersebut menilai, kebijakan fiskal seperti ini dapat berimbas langsung terhadap pelayanan publik dan capaian pembangunan daerah.
Ia khawatir, apabila kondisi ini terus dibiarkan, maka sejumlah target pembangunan dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) — seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar — akan terhambat.
Karena itu, Sudarsono mendorong pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan kondisi keuangan daerah dan memberikan dukungan anggaran yang seimbang dengan kewajiban yang dibebankan.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat lebih memperhatikan kondisi keuangan daerah dan memberikan dukungan anggaran yang lebih memadai. Sinergi yang baik antara pusat dan daerah adalah kunci untuk mencapai pembangunan yang merata dan berkelanjutan,” pungkasnya.
Dengan memperkuat koordinasi fiskal dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, ia menilai pemerintah pusat dapat memastikan pembangunan berjalan adil dan efektif di seluruh wilayah, termasuk Kalimantan Tengah. (red)
