PROBORNEO – Anggota DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Agie, meminta pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Provinsi Kalteng, untuk segera melakukan pengerukan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang mengalami pendangkalan di sejumlah wilayah.
Langkah ini dinilai penting untuk menekan risiko banjir yang kerap melanda berbagai daerah di provinsi tersebut.
Menurut politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini, banjir di Kalteng tidak hanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi, tetapi juga karena kemampuan sungai menampung air yang semakin berkurang akibat pendangkalan.
“Akibat dari adanya pendangkalan ini, sungai tidak lagi mampu menampung debit air ketika curah hujan tinggi. Sehingga, diperlukan upaya pengerukan agar banjir dapat diatasi,” ucap Agie, Kamis (10/4/2025).
Ia menambahkan, banjir yang terjadi hampir setiap tahun saat musim penghujan sangat merugikan masyarakat. Oleh sebab itu, upaya penanganan harus dilakukan secara serius dan berkelanjutan agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Selain persoalan pendangkalan sungai, Agie juga menyoroti berkurangnya daerah resapan air yang disebabkan oleh kerusakan hutan.
Menurutnya, praktik eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang tidak diimbangi dengan reboisasi turut memperparah kondisi lingkungan.
“Hal ini juga perlu menjadi fokus perhatian, terlebih lagi bagi perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan SDA tapi tidak melakukan reboisasi. Pemerintah harus tegas dalam hal ini dan mendorong perusahaan nakal untuk melakukan reboisasi,” tukasnya.
Agie berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan inventarisasi DAS yang mengalami pendangkalan, sekaligus memperketat pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin pemanfaatan lahan agar tidak abai terhadap kewajiban menjaga lingkungan. (red)
