PROBORNEO – Kelangkaan serta perbedaan harga LPG 3 kilogram di Kalimantan Tengah (Kalteng) kembali menjadi perhatian, termasuk dari DPRD Kalteng.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalteng, Junaidi, meminta pemerintah daerah memperketat pengawasan agar distribusi gas bersubsidi tetap sasaran dan tidak disalahgunakan.
“Jika pengawasan lemah, LPG 3 kg berpotensi dijual di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) dan tidak sampai ke masyarakat miskin yang berhak menerima subsidi,” ujarnya, Minggu (9/2/2025).
Ia menekankan pentingnya pemantauan langsung, terutama di daerah terpencil yang sering mengalami kesulitan mendapatkan LPG dengan harga wajar. Menurutnya, distribusi tidak boleh terfokus di kota besar saja.
“Pemerintah harus menjamin alokasi yang cukup bagi seluruh wilayah Kalteng,” tambahnya.
Selain pengawasan ketat, Junaidi juga menyoroti pentingnya transparansi dalam penyaluran LPG agar masyarakat mengetahui hak mereka, termasuk kuota dan harga resmi di setiap daerah.
“Keterbukaan sangat penting agar masyarakat tahu hak mereka. Dengan transparansi, potensi penyimpangan bisa ditekan, dan kepercayaan publik terhadap program subsidi meningkat,” tegasnya.
Diharapkan dengan langkah-langkah ini, distribusi LPG 3 kg bisa lebih merata dan benar-benar dinikmati masyarakat yang berhak. (red)
