Uncategorized

Di Rakornas 2026, Presiden Prabowo Tekankan Persatuan Sebagai Kunci Pembangunan

49be207f b799 405b b201 55336f66d757

Muara Teweh – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, secara resmi membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor. Dalam forum besar yang mempertemukan seluruh elemen pimpinan daerah ini, Presiden membawa pesan kuat mengenai pentingnya stabilitas nasional melalui persatuan.

Presiden mengingatkan bahwa keberagaman Indonesia, mulai dari suku, agama, hingga aliran politik, tidak boleh menjadi sekat pemisah. Baginya, seluruh elemen bangsa adalah satu keluarga besar yang harus bergerak seirama dalam menjalankan roda pemerintahan. Persatuan ini dinilai sebagai fondasi utama sebelum melaksanakan kebijakan pembangunan yang kompleks.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung aspek historis bangsa. Ia menegaskan bahwa negara ini berdiri di atas tumpah darah para pahlawan, sehingga pejabat pemerintah saat ini memikul tanggung jawab moral untuk menjaga amanah tersebut. Jangan pernah melupakan sejarah menjadi kalimat kunci yang ditekankan kepada para kepala daerah yang hadir.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa kebijakan nasional tidak akan berarti apa-apa jika hanya berhenti di atas kertas. Perlu ada pemahaman dan kesepakatan kolektif antara pusat dan daerah agar implementasinya berjalan lurus. Sinergi ini dianggap krusial untuk menghadapi tantangan global yang semakin dinamis di tahun 2026.

Rakornas ini juga menjadi ajang bagi Presiden untuk menyuntikkan semangat patriotisme kepada para peserta. Ia mengajak seluruh menteri, gubernur, hingga bupati untuk melihat kepentingan nasional di atas kepentingan golongan. Hal ini demi memastikan transisi pembangunan dalam RPJMN 2025–2029 berjalan tanpa hambatan berarti.

Merespons arahan tersebut, para kepala daerah tampak antusias mengikuti jalannya koordinasi. Fokus pada persatuan ini diharapkan dapat meredam ego sektoral yang seringkali menjadi penghambat distribusi program strategis nasional di tingkat akar rumput.