PROBORNEO – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Kalimantan Tengah (Kalteng) menolak tegas kebijakan pembatasan angkutan barang selama periode Lebaran 1446 H/2025 M.
Kebijakan yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Dirjen Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan Dirlantas Polri ini berlaku mulai 24 Maret hingga 8 April 2025 dan dinilai merugikan sektor logistik serta perekonomian daerah.
Ketua Aptrindo Kalteng, Hardianto Abednego, menilai kebijakan tersebut akan mengganggu rantai pasokan barang dan berdampak pada berbagai sektor usaha, terutama menjelang dan setelah Lebaran.
“Pembatasan ini akan menyebabkan gangguan serius terhadap rantai pasokan barang dan logistik, yang berdampak pada perekonomian lokal. Banyak usaha yang bergantung pada transportasi ini untuk memenuhi kebutuhan pasar,” ujarnya, Selasa (11/3/2025).
Ia juga menyoroti dampak besar terhadap pengusaha truk skala kecil dan menengah, yang justru memanfaatkan momen Lebaran untuk meningkatkan pendapatan mereka.
“Banyak pengusaha truk kecil dan menengah yang menjadikan masa Lebaran sebagai waktu untuk meningkatkan pendapatan. Jika ada pembatasan selama lebih dari dua minggu, tentu ini akan sangat memberatkan dan mengancam keberlangsungan usaha mereka,” tegasnya.
Sebagai solusi, Aptrindo Kalteng meminta pemerintah mempertimbangkan alternatif lain, seperti pengaturan jadwal operasional atau peningkatan pengawasan lalu lintas dibandingkan pembatasan total angkutan barang.
“Daripada melakukan pembatasan yang langsung merugikan sektor transportasi, kami mendorong pemerintah untuk mencari solusi alternatif, seperti pengaturan jadwal atau pengawasan lalu lintas yang tetap memperhatikan keselamatan dan kenyamanan masyarakat,” tambahnya.
Aptrindo Kalteng juga siap berdialog dengan pemerintah dan instansi terkait guna mencari solusi yang lebih seimbang antara kepentingan pengusaha dan kelancaran transportasi.
“Kami percaya bahwa kepentingan pengusaha dan masyarakat dapat berjalan seiring. Dengan kolaborasi dan kebijakan yang tepat, kami yakin keseimbangan antara pengaturan transportasi dan kebutuhan ekonomi dapat dicapai,” tutupnya.
Saat ini, Aptrindo Kalteng terus menggalang dukungan dari para pelaku usaha logistik agar kebijakan pembatasan ini dapat dievaluasi, demi menjaga kelancaran distribusi barang dan keberlangsungan usaha selama masa Lebaran. (red)
