PROBORNEO — Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menghadiri Dialog Menteri Sosial bersama Pilar-Pilar Sosial se-Kalteng yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (15/4/2025).
Kegiatan ini menjadi forum penting dalam merumuskan langkah bersama menangani berbagai persoalan sosial di wilayah Kalteng, mulai dari kemiskinan, bencana alam hingga stunting.
Dalam sambutannya, Gubernur menekankan peran vital para pilar sosial sebagai ujung tombak pemerintah di lapangan. Mengingat Kalteng merupakan provinsi terluas di Indonesia, daerah ini rentan menghadapi bencana kebakaran hutan dan lahan saat musim kemarau, serta banjir di musim penghujan.
“Kehadiran pilar sosial ini sangat membantu karena Kalimantan Tengah Provinsi terluas di Indonesia, yang rentan terjadi bencana karhutla saat musim kemarau dan banjir di musim penghujan,” ujarnya.
Agustiar memaparkan, meski angka kemiskinan Kalteng pada 2024 tercatat 5,26 persen—lebih rendah dibanding rata-rata nasional 8,57 persen—masih banyak warga miskin yang tinggal di pedesaan dengan akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan sosial.
“Sebagian besar penduduk miskin berada di pedesaan, dengan akses pendidikan dan layanan sosial terbatas,” tuturnya.
Menjawab tantangan tersebut, Pemprov Kalteng terus menggulirkan Program Prioritas Huma Betang Sejahtera yang menyasar masyarakat kurang mampu.
Program ini meliputi bantuan langsung tunai, pasar murah, sekolah dan kuliah gratis, layanan kesehatan gratis hingga dukungan bagi petani dan nelayan.
“Program ini kami targetkan terutama bagi masyarakat kurang mampu, antara lain dengan pemberian bantuan langsung tunai, pasar murah, sekolah dan kuliah gratis, layanan kesehatan gratis, bantuan petani dan nelayan,” jelasnya.
Di bidang pendidikan, Gubernur mengakui capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) 2024 tergolong baik. Namun, partisipasi murni di jenjang menengah atas masih harus ditingkatkan.
“Hal ini menunjukkan kapasitas sistem pendidikan menampung siswa dan partisipasi masyarakat Kalimantan Tengah usia sekolah cukup baik, namun tetap perlu ditingkatkan mengingat Angka Partisipasi Murni usia SMA/SMK/MA sederajat sebesar 58,05 di bawah angka Partisipasi Murni Nasional yakni 64,32,” imbuhnya.
Selain itu, Gubernur juga menyatakan kesiapan Pemprov mendukung program nasional Sekolah Rakyat dari Presiden Prabowo Subianto.
“Saat ini kami juga sedang menyusun proposal dan menyiapkan lahan untuk mendirikan Sekolah Rakyat di Kota Palangka Raya,” tukasnya.
Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam kesempatan yang sama mengingatkan pentingnya data yang akurat dan sinergi lintas sektor dalam penanganan kemiskinan.
“Pertama, data harus akurat dan tidak boleh sendiri-sendiri, karena yang kita kerjakan itu dikerjakan bersama-sama. Kedua, program kita ini harus terarah, terpadu, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia berharap dialog ini mampu menyamakan strategi dan langkah konkrit agar upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di Kalteng berjalan efektif dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. (red)
