PROBORNEO — Dalam Rapat Paripurna I di Gedung DPRD Barito Utara, Bupati H. Shalahuddin, S.T., M.T., menyampaikan Rancangan Perda tentang APBD 2026. Penyampaian ini menjadi momen penting dalam siklus anggaran daerah sebagai langkah awal penetapan arah pembangunan tahun berikutnya.
Rapat tersebut dihadiri jajaran DPRD, unsur Forkopimda, Sekda, dan berbagai pejabat daerah. Atmosfer serius terasa selama acara berlangsung, mencerminkan pentingnya pembahasan APBD sebagai fondasi pembangunan daerah.
Dalam pidatonya, Shalahuddin menekankan bahwa penyusunan APBD merupakan kewajiban yang diatur oleh sejumlah regulasi negara. Ia menyebut UU 17 Tahun 2003 dan UU 23 Tahun 2014 sebagai dasar utama pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang harus dipatuhi.
PP 12 Tahun 2019 juga menjadi pedoman dalam upaya mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan dan akuntabel. Bupati menilai bahwa regulasi ini membantu daerah untuk menjaga kualitas administrasi pemerintahan dan penyusunan program pembangunan.
Rancangan APBD 2026 disebut telah mengacu pada RPD 2024–2026 dan RKPD 2026. Pemerintah daerah memastikan agar rancangan anggaran tetap berada dalam koridor prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah.
Selain itu, pemerintah daerah juga melakukan sinkronisasi kebijakan dengan pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini dilakukan untuk memastikan harmonisasi program, terutama pada sektor-sektor strategis seperti pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi masyarakat.
Bupati berharap APBD 2026 dapat menjadi alat utama dalam mencapai visi pembangunan Barito Utara yang lebih maju dan sejahtera. Ia menekankan bahwa setiap alokasi anggaran harus diarahkan untuk menghasilkan perubahan nyata di masyarakat.
Usai penyampaian materi, DPRD akan melanjutkan pembahasan secara mendalam melalui Badan Anggaran dan komisi-komisi terkait. Proses ini akan menentukan apakah rancangan dapat disetujui dan ditetapkan tepat waktu. (Red)
