Muara Teweh – Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menekankan pentingnya menjaga harmonisasi antara legislatif dan eksekutif selama proses pembahasan lima Raperda strategis. Komunikasi politik yang sehat dinilai menjadi fondasi utama agar pembahasan di gedung dewan berjalan lancar tanpa ketegangan yang tidak perlu.
Hj. Mery menyatakan bahwa perbedaan pandangan dalam pembahasan Raperda adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui dialog dan koordinasi yang mengutamakan kepentingan daerah di atas kepentingan sektoral atau politik praktis.
Dalam Rapat Paripurna III, Rabu (4/3/2026), ia mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi. Hal ini dianggap sebagai bentuk komunikasi formal yang baik untuk mencari titik temu atas berbagai saran pembangunan yang diajukan DPRD.
Komitmen untuk terus memperkuat komunikasi ditegaskan Hj. Mery sebagai upaya untuk mempercepat pengambilan keputusan. Ia tidak ingin adanya hambatan administratif atau kemacetan komunikasi yang justru merugikan masyarakat karena penundaan pengesahan peraturan daerah.
Menurutnya, sinkronisasi antara eksekutif dan legislatif akan memberikan citra positif bagi tata kelola pemerintahan di Barito Utara. Harmonisasi ini diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang produktif dalam setiap tahapan legislasi, mulai dari draf awal hingga pengesahan di paripurna.
Hj. Mery berharap semangat kebersamaan ini terus terjaga hingga kelima Raperda tersebut resmi menjadi Peraturan Daerah. Bagi Ketua DPRD, kuatnya komunikasi antarlembaga adalah jaminan bagi jalannya pemerintahan yang stabil dan progresif.
