Muara Teweh – Ketua DPRD Barito Utara, Hj. Mery Rukaini, menyampaikan harapan besar agar proses legislasi yang tengah berjalan menghasilkan produk hukum yang pro-rakyat. Hal ini disampaikannya usai memimpin Rapat Paripurna III Masa Sidang I di Muara Teweh, Rabu (4/3/2026).
Hj. Mery menekankan bahwa setiap Raperda yang dibahas, mulai dari tata cara cadangan pangan hingga pencegahan kawasan kumuh, memiliki tujuan tunggal: meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jawaban pemerintah atas pandangan fraksi dinilai telah memberikan gambaran optimis mengenai arah pembangunan daerah.
“Kita ingin regulasi ini bukan hanya tumpukan kertas, tetapi menjadi solusi atas masalah masyarakat,” ujar Hj. Mery. Ia mencontohkan Raperda PSU Perumahan yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa fasilitas umum yang sering dikeluhkan warga penghuni perumahan di Barito Utara.
Dalam rapat yang turut dihadiri Bupati dan para asisten Sekda tersebut, Hj. Mery juga menggarisbawahi pentingnya Raperda Pengarusutamaan Gender. Ia berharap kebijakan ini mampu membuka akses seluas-luasnya bagi perempuan dan kelompok rentan untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah.
Kehadiran Sekda Muhlis dan para kepala dinas dalam rapat tersebut diapresiasi oleh Ketua DPRD sebagai bentuk kesiapan birokrasi dalam mengeksekusi aturan jika sudah disahkan nanti. Sinergi antara kebijakan hukum dan kesiapan teknis menjadi kunci utama keberhasilan regulasi.
Pihak DPRD berkomitmen untuk tidak terburu-buru dalam proses pengesahan guna memastikan kualitas aturan yang dihasilkan. Manfaat nyata bagi masyarakat Barito Utara tetap menjadi prioritas tertinggi di atas sekadar pemenuhan target legislasi tahunan.
