PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dalam penyelarasan arah kebijakan dan program pembangunan.
Komitmen itu ditunjukkan melalui kehadiran Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Leonard S. Ampung, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) dengan pemerintah daerah tahun 2025.
Rakor yang digelar di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, Senin (27/10/2025), dibuka langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian.
Kegiatan ini merupakan bagian dari Retreat Nasional Sekda Se-Indonesia, yang sehari sebelumnya dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto.
Forum strategis yang berlangsung selama empat hari, 26–29 Oktober 2025, tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, dengan tujuan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus memastikan sinkronisasi program nasional dan daerah berjalan efektif.
Leonard S. Ampung, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng, hadir mewakili Pemprov Kalteng bersama ratusan pejabat daerah lainnya dari seluruh Indonesia.
Forum ini menjadi wadah penting bagi daerah untuk menyampaikan masukan, tantangan, dan kebutuhan dalam pelaksanaan program prioritas pembangunan.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta yang terdiri dari 38 Sekda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta Kepala Bappeda se-Indonesia mengikuti berbagai diskusi tematik dan pembekalan kebijakan bersama 22 Kementerian dan Lembaga Nasional.
Rakor ini juga menjadi tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menegaskan pentingnya harmonisasi perencanaan pembangunan antarlevel pemerintahan.
Melalui forum tersebut, sinkronisasi tidak hanya dilakukan pada aspek perencanaan dan penganggaran, tetapi juga mencakup waktu pelaksanaan, target capaian, serta kualitas program pembangunan.
Dengan demikian, arah pembangunan daerah dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional, terutama dalam upaya meningkatkan pelayanan dasar, memperkuat infrastruktur, dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan di berbagai sektor.
Pemprov Kalteng sendiri memanfaatkan momentum ini untuk menyampaikan sejumlah usulan program strategis tahun anggaran 2026 yang disusun berdasarkan prioritas daerah dan sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Selain membahas arah kebijakan, forum ini juga menghadirkan pembicara dari berbagai Kementerian dan Lembaga Nasional, yang memberikan pembekalan tentang strategi inovasi tata kelola pemerintahan, efektivitas belanja daerah, serta penerapan kebijakan berbasis riset dan data ilmiah.
Kegiatan ini menjadi salah satu langkah penting bagi Kalteng untuk memperkuat ekosistem perencanaan pembangunan berbasis riset dan inovasi, sekaligus memastikan bahwa setiap program yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan di masa depan.
Dengan sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya untuk terus menghadirkan pembangunan yang berorientasi pada hasil, efisien dalam anggaran, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (red)
