PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar rapat bersama dengan pejabat eselon II, untuk membahas penyelarasan program kerja sesuai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran-Edy Pratowo.
Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, yang dilaksanakan di Aula Jayang Tingang (AJT), Kantor Gubernur Kalteng, pada Senin (24/2/2025).
Rapat tersebut dihadiri juga oleh Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Kalteng, Katma F. Dirun, Staf Ahli Gubernur, Asisten, serta Kepala Dinas, Badan, dan Biro di lingkungan Pemprov Kalteng.
Wagub Edy menjelaskan bahwa Gubernur Agustiar Sabran tengah mengikuti program Retret Kepala Daerah di Magelang, sehingga dirinya diminta untuk memimpin rapat tersebut.
Ia menyampaikan pesan Gubernur agar seluruh jajaran Pemprov Kalteng terus menjaga disiplin, kekompakan, dan semangat kerja dalam mendukung kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur lima tahun ke depan demi mewujudkan Kalteng yang bermartabat, adil, dan merata.
“Kita berharap masa tugas Gubernur ke depan ini, 2025-2030, terus kita dorong dengan kerja sama yang baik, bekerja kompak dalam satu tim, kerja yang kuat,” kata Edy Pratowo.
Ia juga menegaskan pentingnya menjaga komitmen dalam mencapai visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur, khususnya untuk meningkatkan harkat martabat masyarakat Dayak dan seluruh warga Kalimantan Tengah melalui konsep Manggatang Utus, dengan semangat kearifan lokal dan bingkai NKRI menuju Kalteng Berkah, Maju, dan Bermartabat dalam menyambut Indonesia Emas 2045.
Selain itu, Edy juga meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah mempersiapkan program strategis, termasuk target capaian 100 hari kerja dan program unggulan seperti Kartu Huma Betang, agar dapat berjalan optimal meski di tengah efisiensi anggaran.
“Semua kegiatan agar dipersiapkan, TAPD, efisiensi anggaran ya kan mana-mana, dengan adanya efisiensi anggaran itu, kita juga memaksimalkan program-program yang kita laksanakan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan agar program yang tidak bersifat prioritas dapat ditunda sementara, sehingga fokus anggaran dan energi dapat diarahkan pada program utama yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Tentu kegiatan-kegiatan lain yang tidak prioritas bisa kita kesampingkan dulu, tapi kita lebih menggerakkan kegiatan yang betul-betul menjadi prioritas Pemerintah, baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, saling berkoordinasi,” tandasnya. (red)
