PROBORNEO – Dalam upaya memperkuat kualitas perencanaan pembangunan daerah, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) melakukan kunjungan kerja ke DPRD dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Barat, baru-baru ini.
Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperdalam pemahaman substansi dan mekanisme pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalteng 2025–2029.
Kegiatan yang berlangsung di Kota Bandung ini menjadi bagian dari upaya Pansus dalam mencari referensi, wawasan, serta praktik terbaik dalam proses penyusunan RPJMD.
Fokus utama kunjungan meliputi harmonisasi substansi antara legislatif dan eksekutif, penyelarasan dengan dokumen perencanaan nasional dan regional, serta strategi pelibatan masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
Ketua Pansus DPRD Kalteng, Yetro M. Yoseph, menegaskan bahwa Provinsi Jawa Barat dipilih sebagai lokasi studi karena dinilai berhasil menerapkan pendekatan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan partisipatif.
“Kami ingin belajar dari Provinsi Jawa Barat yang telah dikenal memiliki praktik perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, sistematis, dan terintegrasi dengan baik,” ujar Yetro.
Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan bahwa RPJMD merupakan dokumen strategis lima tahunan yang harus disusun secara matang agar mampu menjawab kebutuhan riil pembangunan di daerah.
“Ini penting untuk memastikan RPJMD Kalteng nantinya benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan di daerah,” lanjutnya.
Dalam sesi diskusi dan pemaparan, pihak DPRD dan Bappeda Provinsi Jawa Barat menjelaskan berbagai tahapan penyusunan RPJMD, mulai dari penjaringan aspirasi publik, integrasi dengan rencana strategis nasional, hingga optimalisasi penggunaan data dan teknologi informasi dalam proses perencanaan.
Strategi pelibatan masyarakat secara inklusif, termasuk forum konsultasi publik dan kolaborasi dengan akademisi serta lembaga non-pemerintah, juga menjadi perhatian delegasi Kalteng.
Yetro menilai bahwa pendekatan yang dilakukan Jawa Barat dapat menjadi acuan bagi Kalimantan Tengah dalam menyusun RPJMD yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap tantangan zaman.
“Pendekatan yang dilakukan Jawa Barat dapat menjadi contoh bagaimana proses perencanaan pembangunan daerah bisa berjalan dengan baik dan mendapat dukungan semua pihak,” ujarnya.
Ia menambahkan, hasil kunjungan kerja ini akan menjadi bahan penting dalam pembahasan internal Pansus bersama Pemprov Kalteng, khususnya dalam menyusun prioritas pembangunan, merumuskan indikator kinerja utama, serta menetapkan target pembangunan lima tahun ke depan.
Pansus DPRD Kalteng berharap kunjungan ini dapat memperkuat kapasitas kelembagaan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran, sekaligus mendorong lahirnya dokumen RPJMD yang tidak hanya normatif, tetapi juga aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai sektor. (red)
