PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) memperkuat komitmen dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan melalui Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja Sama Fasilitas Kesehatan Tahun 2026.
Forum ini ditujukan untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di seluruh wilayah Bumi Tambun Bungai.
Rapat koordinasi strategis tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Yuas Elko, di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa (14/4/2026).
Yuas menekankan bahwa forum ini harus menjadi wadah lahirnya solusi nyata bagi masyarakat, bukan sekadar agenda seremonial.
“Saya berharap agar agenda ini tidak sekadar menjadi rutinitas pemenuhan regulasi, tetapi benar-benar dimanfaatkan untuk membahas hal-hal strategis yang berkaitan dengan pelayanan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” ujar Yuas Elko.
Ia menjelaskan bahwa forum kemitraan ini memiliki misi penting untuk menyamakan persepsi antarinstansi, mempermudah koordinasi operasional, serta memastikan ketersediaan sarana, prasarana, hingga sumber daya manusia di fasilitas kesehatan berjalan sesuai regulasi yang berlaku.
Yuas juga menggarisbawahi bahwa efektivitas JKN sangat bergantung pada semangat gotong royong lintas pemangku kepentingan. Menurutnya, pemerintah daerah memerlukan dukungan penuh dari berbagai pihak untuk mengevaluasi sekaligus memperbaiki kendala di lapangan.
“Keberhasilan program ini sangat bergantung pada kolaborasi. Gotong royong menjadi modal besar bagi kita untuk mengoptimalkan pelaksanaan JKN. Kami terbuka terhadap kritik, saran, dan dukungan dari semua pihak,” tegasnya.
Melalui diskusi intensif tersebut, Pemprov Kalteng membidik kesepakatan bersama dalam mengatasi hambatan administratif maupun teknis pelayanan kesehatan. Hal ini dilakukan guna memastikan setiap warga Kalteng mendapatkan akses pengobatan yang berkualitas dan merata.
“Melalui forum kemitraan ini, kami berharap dapat dirumuskan solusi dan langkah strategis agar pelaksanaan Program JKN di Kalimantan Tengah semakin baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” pungkas Yuas.
Forum ini dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait, termasuk perwakilan BPJS Kesehatan dan jajaran perangkat daerah, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan layanan kesehatan publik di Kalimantan Tengah. (red)
