PROBORNEO – Sekretaris Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Pipit Setyo Rini, menegaskan pentingnya memaksimalkan potensi fiskal dari program Optimalisasi Lahan (OPLA) dan cetak sawah yang kini sedang digencarkan di Kalteng.
Menurutnya, program tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Program ini adalah bagian dari ketahanan pangan yang dicanangkan dalam Asta Cita Presiden Prabowo. Kami mendukung penuh karena manfaatnya bukan hanya dirasakan petani dan masyarakat, tapi juga bisa berkontribusi langsung pada pendapatan daerah,” ujar Pipit, Selasa (15/4/2025).
Pipit menjelaskan bahwa tahun ini luasan lahan untuk program OPLA dan cetak sawah mencapai 102.622 hektare. Dengan skala sebesar itu, penggunaan alat berat dan bahan bakar minyak (BBM) menjadi sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai potensi penerimaan daerah melalui pajak.
“Saya ingin menegaskan bahwa penggunaan alat berat dan BBM untuk proyek ini adalah potensi PAD yang sangat signifikan. Ini juga selaras dengan visi Bapak Gubernur Agustiar Sabran dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ucapnya.
Ia mendorong agar Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) proaktif menjalin koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan (TPHP) guna memastikan regulasi terkait bisa diterapkan secara efektif.
Pipit juga mengingatkan bahwa landasan hukum untuk memungut pajak dari kegiatan tersebut sudah tersedia melalui Perda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.
“Kami di DPRD mendukung sepenuhnya kebijakan nasional soal ketahanan pangan. Tapi kami juga tidak ingin daerah hanya menjadi pelaksana teknis tanpa mendapatkan manfaat fiskal yang sepadan,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, ia menyatakan DPRD siap mengawal program ini dari sisi anggaran maupun regulasi, agar potensi pendapatan yang ada dapat terealisasi maksimal.
“Ini momentum besar untuk membuktikan bahwa pembangunan berbasis desa dan pertanian juga bisa menopang kemandirian fiskal,” pungkasnya. (red)
