PROBORNEO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota hingga tingkat desa untuk memperkuat sinergi dalam menyukseskan implementasi Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS).
Hal tersebut disampaikannya saat Rapat Sosialisasi yang digelar di Istana Isen Mulang, Rabu (25/2/2026).
Dalam arahannya, Gubernur menekankan bahwa keberhasilan KHBS tidak hanya bergantung pada pemerintah provinsi, melainkan membutuhkan kolaborasi seluruh elemen pemerintahan di daerah.
Ia menyebut, program tersebut merupakan bentuk komitmen Pemprov Kalteng dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi secara merata.
Pada 20 Februari 2026, tepat satu tahun masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Edy Pratowo, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah melaunching KHBS sebagai wujud nyata pelaksanaan visi dan misi pembangunan daerah.
“KHBS adalah bentuk komitmen kami yang tetap memprioritaskan program-program yang menyentuh langsung masyarakat, meskipun saat ini kita menghadapi efisiensi anggaran, di mana APBD Tahun 2026 sebesar Rp5,4 triliun, turun dibandingkan APBD 2025 yang mencapai Rp10,2 triliun,” tegasnya.
Menurut Agustiar, meski terjadi penurunan anggaran, pemerintah tetap berupaya menghadirkan program yang berdampak langsung bagi masyarakat, khususnya kelompok tidak mampu dan warga yang tinggal di wilayah pedalaman.
“Kami tidak ingin melihat ada masyarakat Kalimantan Tengah yang tidak bisa sekolah, tidak bisa kuliah, tidak bisa berobat ketika sakit, tidak bisa makan, dan tidak bisa berdaya secara ekonomi,” ujarnya.
Ia menjelaskan, KHBS dirancang dengan sistem digital terintegrasi untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas.
Bantuan yang diberikan meliputi bantuan pangan, bantuan tunai, pendidikan, kesehatan, dan dukungan sosial lainnya. Seluruh transaksi tercatat secara elektronik dengan prinsip satu keluarga satu kartu guna mencegah penerima ganda.
Namun demikian, Gubernur mengakui bahwa pelaksanaan program tidak bisa langsung berjalan sempurna. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor dan membuka ruang pengaduan masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan.
“Namun agar KHBS berjalan baik, kunci utamanya adalah sinergi dan kolaborasi kita bersama. Tanpa dukungan seluruh elemen di Kalimantan Tengah, program ini tidak akan berhasil optimal,” imbuhnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur mengundang seluruh Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, hingga Kepala Desa untuk menyamakan persepsi terkait kriteria penerima manfaat, mekanisme distribusi, serta tata cara penggunaan kartu.
Ia juga meminta dukungan daerah dalam membantu mitra dan relawan Huma Betang melakukan verifikasi dan validasi Keluarga Penerima Manfaat sesuai Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses verifikasi dan validasi dapat dilakukan melalui kanal pengaduan daring di laman humabetang.id. Gubernur turut menegaskan bahwa tidak ada pungutan biaya dalam pelaksanaan maupun penyaluran KHBS kepada masyarakat.
Dengan penguatan koordinasi hingga tingkat desa, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap Kartu Huma Betang Sejahtera dapat berjalan efektif dan benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. (red)
