PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) tidak hanya mengandalkan sistem digital dalam mematangkan implementasi Program Kartu Huma Betang Sejahtera.
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, sebanyak 1.432 relawan diterjunkan hingga tingkat desa dan kelurahan guna melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Langkah ini menjadi strategi pendamping dari sistem pengaduan daring yang telah dibuka melalui laman resmi humabetang.id. Antusiasme masyarakat memanfaatkan kanal tersebut tercatat cukup tinggi.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfosantik) Kalteng, Rangga Lesmana, menyampaikan bahwa hingga Rabu (25/2/2026), puluhan ribu laporan telah masuk melalui sistem tersebut.
“Melalui kanal ini silakan diadukan barangkali ada warga yang layak dibantu. Secara real-time, per hari ini saja sudah ada 30.000 aduan yang masuk. Ini sangat memudahkan kami untuk validasi dan pemutakhiran data ke depannya,” ujar Rangga usai menghadiri Rapat Sosialisasi Implementasi Pelaksanaan Kartu Huma Betang Sejahtera di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Rabu (25/02/2026).
Ia menjelaskan, setiap pengaduan wajib dilengkapi dokumen pendukung seperti KTP, Kartu Keluarga (KK), foto kondisi rumah, serta keterangan kondisi ekonomi. Persyaratan tersebut diperlukan agar tim memiliki gambaran menyeluruh terkait kelayakan calon penerima manfaat.
Selain sistem online, kehadiran relawan menjadi kunci untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses internet maupun kendala geografis. Para relawan bertugas melakukan verifikasi faktual sekaligus mendampingi proses penyaluran bantuan.
“Setiap desa minimal ada satu relawan, namun untuk wilayah dengan penduduk padat, kita tempatkan dua hingga tiga orang. Mereka bertugas membantu verifikasi di lapangan serta mendampingi Bank Kalteng dalam proses penyaluran bantuan tunai nantinya,” tambah Rangga.
Terkait kemungkinan penerima bantuan sosial lain seperti PKH dan BPNT masuk dalam daftar KHBS, Rangga menegaskan peluang tersebut tetap ada, namun pemerintah mengedepankan asas pemerataan.
“Masih memungkinkan, tetapi prioritas utama adalah masyarakat yang sama sekali belum pernah menerima bantuan. Masih banyak masyarakat Kalteng yang harus kita bantu agar ada pemerataan,” tegasnya.
Berdasarkan data sementara, jumlah calon penerima terbanyak berasal dari wilayah dengan populasi besar seperti Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Kota Palangka Raya.
Data tersebut mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil kolaborasi dengan Kementerian Sosial dan Badan Pusat Statistik.
Untuk menjaga akurasi, Pemprov Kalteng berkomitmen melakukan pemutakhiran data secara berkala setiap tiga bulan. Evaluasi dilakukan guna memastikan penerima yang kondisi ekonominya telah membaik dapat disesuaikan, sehingga bantuan terus mengalir kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Setiap triwulan akan ada update. Jika kondisi ekonomi penerima sudah membaik, tentu akan ada penyesuaian. Ini komitmen Bapak Gubernur agar program ini benar-benar sampai kepada yang membutuhkan,” pungkasnya.
Sementara itu, terkait detail insentif bagi guru ngaji, tokoh agama, dan tokoh adat, Rangga menyatakan penjelasan lebih rinci akan disampaikan dalam pertemuan berikutnya. (red)
