PROBORNEO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran menerima Laporan Eksekutif Daerah Semester I Tahun 2025 serta Policy Brief Kolaborasi dan Monitoring Program Lintas Sektoral dari Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, di Rumah Jabatan Gubernur, Istana Isen Mulang, Senin (20/10/2025).
Laporan tersebut memuat hasil pengawasan strategis terhadap sejumlah sektor prioritas seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian.
Selain itu, turut disoroti akselerasi persiapan program Kartu Huma Betang Sejahtera sebagai langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun policy brief yang turut diserahkan berfokus pada pembangunan sistem aplikasi kolaborasi dan monitoring program lintas sektoral.
Inovasi ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dalam pelaksanaan program-program strategis lintas sektor agar berjalan lebih efektif dan terukur.
Dalam kesempatan itu, turut dibahas pula arah strategis pengawasan swasembada pangan yang akan menjadi fokus utama dalam Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 mendatang.
Gubernur Agustiar Sabran yang didampingi Plt. Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang terjalin antara Pemerintah Provinsi dan BPKP.
Ia menekankan pentingnya pendampingan BPKP untuk memastikan setiap program strategis daerah terlaksana secara efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mengapresiasi sinergi dengan BPKP. Kami berharap pendampingan ini terus dilakukan agar setiap program strategis dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Gubernur.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program strategis daerah melalui pendekatan pengawasan yang adaptif dan kolaboratif.
“Kami akan terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program strategis daerah melalui pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Bumi Tambun Bungai,” tegas Ilham.
Sinergi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan BPKP diharapkan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. (red)
