PROBORNEO — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi tahun 2025 sebagai bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Kamis (10/4/2025).
Kegiatan ini dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Ribka Halluk, anggota DPD RI dapil Kalteng Agustin Teras Narang dan Siti Aseanti, seluruh bupati/wali kota, serta berbagai stakeholder.
Kepala Bappedalitbang Kalteng, Leonard S. Ampung menyampaikan, Musrenbang ini bertujuan menyempurnakan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026, sekaligus menyepakati prioritas pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Output dari forum ini adalah kesepakatan bersama terkait visi, misi, indikator utama pembangunan, hingga daftar program prioritas provinsi dan kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran menegaskan pentingnya forum Musrenbang sebagai wadah menyatukan arah pembangunan di Kalteng.
“Pembangunan Kalimantan Tengah tahun 2026 bagian dari RPJMD 2025-2029, yang disusun sesuai Visi dan Misi Kepala Daerah Masa Jabatan 2025-2030,” ujar Gubernur di Aula Jayang Tingang.
Ia memaparkan visinya lima tahun ke depan, yaitu Mengangkat harkat martabat khususnya Masyarakat Dayak dan umumnya Masyarakat Kalimantan Tengah (Manggatang Utus), dengan spirit kearifan lokal menuju Kalteng Berkah, Kalteng Maju, Kalteng Bermartabat untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Visi itu diturunkan dalam lima misi utama, mulai dari penguatan ekonomi daerah hingga pemberdayaan kearifan lokal dalam pembangunan.
Agustiar juga menegaskan keberlanjutan Program Prioritas Huma Betang, yang terdiri dari enam pilar: Betang Bermartabat, Betang Maju, Betang Makmur, Betang Cerdas, Betang Sehat, dan Betang Harmoni.
Untuk program 100 hari kerja, Gubernur mencanangkan delapan fokus, antara lain penyesuaian program daerah dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, sinkronisasi anggaran, dan peluncuran Kartu Huma Betang Sejahtera.
Program lain meliputi pembangunan jalan Palangka Raya–Kuala Kurun, peningkatan akses listrik dan internet di pedalaman, hingga penanggulangan karhutla dan banjir.
Agustiar juga memaparkan pembagian wilayah pembangunan dalam tiga zona — Timur, Tengah, dan Barat — masing-masing dengan tema potensi, mulai dari hilirisasi energi dan pangan, pusat riset dan perdagangan, hingga kawasan industri berkelanjutan.
“Saya mengharapkan dukungan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan semua pemangku kepentingan, agar program pembangunan tersebut dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dapat kita laksanakan secara optimal dan berkelanjutan, untuk kesejahteraan masyarakat Bumi Tambun Bungai,” tandasnya. (red)
