PROBORNEO – Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPD GMNI) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar Dialog Demokrasi guna membedah polemik wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui mekanisme DPRD.
Diskusi bertajuk “Menakar Wacana Pilkada Melalui DPRD: Dari Kritik Menuju Solusi Kebijakan” tersebut digelar di Aula Rahan Universitas Palangka Raya (UPR), Sabtu (7/2/2026).
Forum ini menghadirkan perspektif beragam dari berbagai latar belakang, mulai dari legislatif, eksekutif, akademisi, hingga praktisi komunikasi.
Ketua DPD GMNI Kalteng, Maulana Uger, menegaskan bahwa dialog ini merupakan upaya mahasiswa untuk memberikan ruang edukasi publik agar isu-isu strategis nasional dapat dipahami secara komprehensif oleh masyarakat.
“Forum dialog seperti ini diperlukan agar masyarakat dapat memahami secara utuh setiap wacana kebijakan yang berkembang, termasuk isu pelaksanaan Pilkada melalui DPRD,” ucap Maulana Uger.
Ia menambahkan, melalui diskusi ini pihaknya ingin menumbuhkan tradisi intelektual yang sehat di lingkungan kampus dan masyarakat luas.
GMNI berkomitmen untuk tidak sekadar mengkritik, tetapi juga menawarkan rumusan pemikiran yang matang sebagai kontribusi terhadap kebijakan publik.
“Kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kualitas demokrasi, tetapi juga membangun kebiasaan berdialog secara santun sebelum mengambil kesimpulan,” tambahnya.
Kegiatan yang dihadiri oleh Ketua DPRD Seruyan Zuli Eko Prasetyo, Wakil Bupati Kapuas Dodo, akademisi hukum UPR Hilyatul Asfia, serta praktisi komunikasi Djunaidy ini, menyoroti urgensi efektivitas pemilu di tengah dinamika politik nasional.
Ketua Panitia pelaksana, Fajrian Nor, menjelaskan bahwa inisiatif ini muncul sebagai respons atas perdebatan publik mengenai efisiensi dan legitimasi mekanisme pemilihan kepala daerah.
Mahasiswa diharapkan dapat menjadi jembatan antara aspirasi masyarakat dan pengambil kebijakan.
“Dialog ini menjadi wadah bagi mahasiswa dan masyarakat untuk bertukar pandangan secara terbuka dan saling menghargai. Harapannya, forum ini juga dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan ke depan,” tutur Fajrian.
Melalui forum ini, GMNI Kalteng menekankan bahwa kematangan demokrasi sebuah bangsa diukur dari kemampuan warganya dalam berdiskusi secara damai dan argumentatif.
Harapannya, budaya literasi politik yang terbangun dapat memperkuat stabilitas sosial serta menjaga marwah demokrasi Indonesia menuju masa depan yang lebih baik. (red)
