PROBORNEO – Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) memperkuat pendapatan daerah mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura).
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sektor Perkebunan dan Kehutanan yang berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/10/2025).
Rakor dipimpin langsung Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran, dan diikuti para kepala daerah se-Kalteng, Forkopimda Provinsi, serta sejumlah pelaku usaha sektor perkebunan dan kehutanan.
Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat kolaborasi antar pemerintah daerah dan korporasi dalam menopang kemandirian fiskal daerah.
Gubernur Agustiar Sabran menegaskan perlunya langkah konkret dan berkesinambungan dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah, terutama di tengah perubahan kebijakan pusat yang berpengaruh terhadap komponen PAD.
“Kita harus bergerak bersama-sama mendorong pembangunan Kalimantan Tengah yang semakin maju, berdaya saing dan menyejahterakan rakyat,” tegas Gubernur.
Menurutnya, sektor perkebunan, pertambangan dan kehutanan adalah pilar strategis yang harus berjalan searah dengan visi pembangunan provinsi. Karena itu, sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan sektor usaha akan menghasilkan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah.
Dari Murung Raya, Bupati Heriyus yang hadir dalam rakor tersebut memaparkan komitmen daerahnya dalam memastikan pengelolaan sumber daya alam memberi dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam paparannya, Heriyus menekankan bahwa tujuan akhir optimalisasi PAD bukan hanya peningkatan angka penerimaan, tetapi memastikan pembangunan benar-benar kembali pada masyarakat.
“Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya akan terus mendorong perusahaan agar memperluas dampak positif investasi, serta menjalankan kewajiban dan berkontribusi positif melalui berbagai program salah satunya program Corporate Social Responsibility (CSR),” tegas Heriyus.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah selama ini berupaya menjaga iklim investasi yang kondusif. Namun, di sisi lain, perusahaan juga diharapkan menjalankan kewajiban mereka, terutama terkait kontribusi PAD dan dukungan PPM/CSR yang berkelanjutan.
Rakor tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, termasuk penguatan regulasi, peningkatan pengawasan terhadap perusahaan, perbaikan basis data perkebunan-kehutanan, serta skema kolaborasi baru antara pemerintah dan pelaku usaha.
Melalui sinergi itu, baik Pemprov maupun Pemkab berharap optimalisasi PAD dapat tercapai secara efektif, sehingga ruang fiskal daerah semakin kuat untuk membiayai pembangunan yang merata dan berkeadilan. (red)
