PROBORNEO — Upaya percepatan digitalisasi tata kelola keuangan daerah kembali diperkuat dengan peluncuran resmi Sistem Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online melalui platform Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI).
Peluncuran yang digelar Kementerian Dalam Negeri RI berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/4/2025), dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Irjen Pol. Tomsi Tohir, jajaran kepala daerah, pejabat keuangan, serta perwakilan pemerintah daerah se-Indonesia.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, turut hadir dan menyambut positif inisiatif pemerintah pusat tersebut.
Menurutnya, peluncuran SP2D Online merupakan langkah tepat dalam mendukung reformasi birokrasi yang lebih efisien, akuntabel, dan transparan.
“Integrasi sistem antara pemerintah pusat dan daerah melalui SIPD-RI diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah,” ujarnya.
Wagub menilai sistem daring ini akan mempermudah proses pencairan dana tanpa harus melewati prosedur manual yang selama ini kerap menjadi kendala birokrasi.
Selain itu, pelaporan keuangan dapat dilakukan secara real-time dan terdokumentasi dengan baik.
Peluncuran SP2D Online juga diharapkan menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah untuk mempercepat transformasi menuju pemerintahan berbasis digital, sejalan dengan komitmen nasional membangun pemerintahan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan publik. (red)
