PROBORNEO – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mendorong pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital melalui Pelatihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0.7 Tahun 2025.
Pelatihan ini resmi dibuka oleh Kepala Dinas PMD Kalteng, H. Aryawan, di Alltrue Hotel Palangka Raya, Jumat malam (21/2/2025), dan diikuti oleh 215 operator desa yang dibagi dalam dua angkatan.
Dalam sambutannya, Aryawan menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk memperkuat sistem tata kelola keuangan desa, yang selama ini menjadi ujung tombak pembangunan di tingkat lokal.
“Untuk membantu pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, BPKP bekerja sama dengan Kemendagri mengembangkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) yang dapat mempermudah pengelolaan keuangan desa, dan telah diterapkan sejak tahun 2015,” jelas Aryawan.
Menurutnya, pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam menggunakan SISKEUDES 2.0.7, yang dilengkapi berbagai fitur baru untuk mendukung pengelolaan keuangan desa yang lebih efektif, transparan, dan akurat.
“Melalui aplikasi SISKEUDES 2.0.7, kami berharap seluruh perangkat desa dapat lebih mudah dalam menyusun laporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai dengan standar yang ditetapkan,” katanya.
Aryawan juga menegaskan bahwa pelatihan ini merupakan langkah strategis dalam meminimalkan potensi kesalahan administrasi yang kerap terjadi di tingkat desa.
“Melalui pelatihan ini, diharapkan sumber daya manusia yang menjadi admin maupun operator dapat terus ditingkatkan kompetensinya agar aplikasi ini dapat berjalan secara optimal,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bernie Saputra, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan memperkuat kapasitas aparatur desa dalam mengelola dana desa secara profesional, efisien, dan berbasis digital.
“Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk penguatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan di desa, serta mewujudkan sistem pengelolaan keuangan desa berbasis digital yang efektif, transparan, dan akuntabel,” ungkap Bernie.
Ia berharap dengan adanya pembaruan aplikasi dan pelatihan ini, pemerintah desa dapat mengalokasikan dana pembangunan secara lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Dengan adanya pembaharuan aplikasi dan pelatihan ini, diharapkan pengelolaan keuangan dana desa dapat tepat sasaran untuk kemajuan pembangunan desa,” tandasnya.
Pelatihan ini dibagi menjadi dua Angkatan, yaitu angkatan pertama dilaksanakan pada 21–23 Februari 2025, dan angkatan kedua berlangsung pada 26–28 Februari 2025.
Sebelumnya, pada 19–21 Februari 2025, PMD Kalteng juga menggelar In House Training (IHT) khusus bagi 13 admin kabupaten untuk memastikan keseragaman pemahaman dan penggunaan aplikasi di seluruh wilayah Kalteng.
Dengan pelatihan ini, pemerintah berharap sistem pengelolaan keuangan desa menjadi lebih tertata, transparan, dan mampu mempercepat pembangunan desa di Kalimantan Tengah. (red)
