PROBORNEO – Setelah sukses menorehkan capaian Kalimantan Tengah (Kalteng) Bebas Kabut Asap 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng tak ingin berpuas diri.
Pemerintah kini mulai menatap jauh ke depan dengan menyiapkan strategi menghadapi potensi siklus El Nino pada tahun 2027.
Langkah antisipatif tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Evaluasi Penanganan Karhutla Tahun 2025, yang dibuka oleh Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, mewakili Gubernur Kalteng, di Aula Jayang Tingang, Kamis (16/10/2025).
Rakor ini dihadiri unsur Forkopimda Provinsi, para Bupati/Wali Kota se-Kalteng, serta perwakilan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup, di antaranya Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan Thomas Nifinluri dan Direktur Kebakaran Lahan Dasrul Chaniago.
Dalam arahannya, Leonard menyampaikan apresiasi Gubernur kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga Kalteng terbebas dari bencana kabut asap tahun ini.
“Saya meminta para Bupati, Wali Kota, dan Lembaga Usaha berkomitmen melakukan hal yang sama pada tahun 2026 dan tahun-tahun selanjutnya,” pesan Gubernur melalui Leonard.
Leonard menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak boleh lagi bergantung pada status darurat, melainkan menjadi program rutin pemerintah daerah dan lembaga usaha.
Ia juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus di BPBD dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sebagai bentuk komitmen berkelanjutan.
Selain penguatan kelembagaan, Pemprov juga mendorong perusahaan untuk memperluas program tanggung jawab sosial (CSR) yang mendukung pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian karhutla.
Dalam kesempatan itu, Leonard menyoroti pentingnya kebijakan pengendalian karhutla berbasis kearifan lokal.
Ia meminta agar setiap pemerintah daerah segera menyusun peta lahan bukan gambut sebagai dasar dalam penerbitan izin pembukaan lahan dengan cara bakar terkendali.
“Saya minta pembuatan peta diselesaikan paling lambat Desember 2025, sehingga awal tahun 2026 sudah bisa disosialisasikan, sebagai acuan Kepala Desa, Damang Kepala Adat, Satgas Karhutla, TNI, dan Polri setempat dalam pelaksanaan di lapangan,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan KLHK, Thomas Nifinluri, memberikan apresiasi terhadap capaian Kalteng yang dinilai memiliki sistem mitigasi terbaik di Indonesia.
“Kami berterima kasih atas masukan komprehensif yang disampaikan. Kami bangga, rencana tata kelola dan strategi mitigasi Provinsi Kalteng telah memenuhi harapan,” katanya.
Apresiasi serupa juga disampaikan oleh Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB, yang menilai langkah-langkah pencegahan dan mitigasi di Kalteng sudah berjalan efektif, hingga mampu menekan angka kejadian karhutla sepanjang 2025.
Sementara Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Kalteng, Ahmad Toyib, menyampaikan bahwa rakor kali ini menjadi momentum penting setelah berakhirnya Status Siaga Darurat Karhutla 2025.
“Dilaksanakan kolaboratif oleh Pemprov Kalteng, pemerintah pusat/kabupaten/kota, TNI-Polri, lembaga usaha/adat, dan masyarakat, guna wujudkan Kalteng Tangguh Bebas Kabut Asap,” pungkasnya.
Dengan strategi berkelanjutan yang disusun sejak dini, Pemprov Kalteng optimistis dapat mempertahankan prestasi sebagai provinsi bebas kabut asap sekaligus memperkuat ketahanan daerah menghadapi tantangan iklim ekstrem dan potensi El Nino 2027. (red)
