PROBORNEO — Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) melalui Dinas Pendidikan terus memperkuat komitmen menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan ramah anak.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas SDM Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) serta Intoleransi di jenjang SMA se-Kalteng yang resmi dibuka Selasa malam (17/6/2025) di Bahalap Hotel Palangka Raya.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalteng, Muhammad Reza Prabowo, melalui Plt Sekretaris Dinas, Safrudin, menekankan pentingnya menjadikan sekolah sebagai ruang aman tanpa ketakutan dan tekanan.
“Tidak ada pertumbuhan di bawah tekanan, ketakutan, apalagi kekerasan. Maka kegiatan ini adalah bagian dari misi besar kita untuk membuat wajah pendidikan semakin ramah dan aman terhadap siswa dan guru,” ujarnya di hadapan peserta.
Ia juga menegaskan keberadaan TPPK bukan sekadar memenuhi aturan, tetapi menjadi tanggung jawab moral bersama untuk mencegah kekerasan dan intoleransi sejak dini.
“Kekerasan dan intoleransi di sekolah bukan hanya pelanggaran disiplin, tetapi kegagalan sistemik. Tugas kita adalah membenahi sistem itu dari hulu ke hilir,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Safrudin turut menyampaikan apresiasi kepada Gubernur H. Agustiar Sabran dan Wakil Gubernur H. Edy Pratowo atas komitmen dalam mendukung transformasi pendidikan di Kalteng.
“Jika hari ini kita diam, maka esok mungkin sudah terlambat. Jika kita ragu, maka kita sedang membiarkan anak-anak kita tumbuh dalam ketakutan. Tidak akan ada masa depan pendidikan yang layak jika sekolah masih dibiarkan menjadi ruang yang keras dan tidak berpihak pada anak,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Panitia, Apip Purnomo, melaporkan bahwa kegiatan ini merupakan implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di satuan pendidikan.
Bimtek diikuti 150 peserta yang terdiri dari ketua atau anggota TPPK, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, serta guru bimbingan konseling dari SMA negeri dan swasta se-Kalteng.
Apip menjelaskan kegiatan berlangsung selama empat hari hingga 20 Juni 2025 dengan rangkaian pre-test, materi penanganan kasus, simulasi microteaching, hingga penugasan individu. Para fasilitator berasal dari tim pengembang nasional PPKSP dan fasilitator daerah bersertifikat.
Seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari APBD Provinsi Kalteng Tahun 2025, tanpa pungutan biaya bagi peserta.
“Kami yakin kegiatan ini menjadi langkah awal membangun satuan pendidikan yang aman, inklusif, dan bebas kekerasan demi generasi muda Kalimantan Tengah yang semakin Berkah dan Maju,” tutupnya. (red)
