PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menegaskan komitmennya mendukung penguatan pengawasan pemilihan umum melalui kegiatan Forum Sinergi Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu Bersama Mitra Kerja Bawaslu, yang berlangsung di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Senin (22/9/2025).
Forum tersebut dibuka oleh Plh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kalteng, Herson B. Aden, mewakili Gubernur H. Agustiar Sabran. Dalam arahannya, Herson menyebut bahwa keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara dan peserta, tetapi juga oleh kekuatan kolaborasi antarinstansi dalam menjaga transparansi dan keadilan.
“Pengawasan pemilu harus menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah hadir untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, bukan untuk mengintervensi prosesnya,” tegas Herson.
Herson juga mengingatkan pentingnya membangun sistem pengawasan yang proaktif, adaptif terhadap perubahan teknologi, serta responsif terhadap dinamika sosial politik daerah. Hal ini dinilai sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan komitmen pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah, Satriadi, menilai forum ini menjadi momentum untuk menyatukan visi menghadapi tahapan pemilihan kepala daerah mendatang. Ia menekankan perlunya peningkatan kompetensi pengawas serta penguatan jejaring antar pemangku kepentingan.
“Bawaslu harus hadir sebagai lembaga yang profesional, berintegritas, dan dipercaya publik. Sinergi dengan pemerintah daerah menjadi kunci agar pengawasan pemilu semakin efektif dan partisipatif,” ujarnya.
Kegiatan yang diikuti 175 peserta dari unsur Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota, KPU, Forkopimda, DPRD, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil ini juga membahas berbagai inovasi pengawasan berbasis teknologi serta strategi pencegahan pelanggaran di lapangan.
Pemerintah Provinsi menegaskan akan terus memperkuat kemitraan strategis dengan Bawaslu dan lembaga terkait untuk memastikan setiap proses pemilu di Kalimantan Tengah berjalan tertib, jujur, transparan, dan berkeadilan, demi menjaga kepercayaan publik terhadap demokrasi daerah. (red)
