PROBORNEO – Bupati Murung Raya (Mura), Heriyus, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat inklusi dan akses layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penegasan ini ia sampaikan usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang digelar di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas yang mengusung tema Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah tersebut dihadiri para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota dari seluruh Indonesia.
Kegiatan juga dihadiri langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, jajaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta pemangku kepentingan terkait lainnya.
Dalam arahannya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerataan akses keuangan bukan semata urusan administratif, tetapi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menyoroti pentingnya literasi keuangan di daerah agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara bijak dan produktif.
Usai kegiatan, Bupati Heriyus menyampaikan bahwa Rakornas ini memberikan perspektif yang semakin kuat bagi Pemkab Mura untuk mempercepat inklusi keuangan melalui TPAKD daerah.
Menurutnya, Murung Raya perlu menciptakan ekosistem yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan keuangan secara lebih mudah, merata, dan aman.
“Baru saja saya mengikuti acara TPAKD di Balai Kartini Jakarta yang dipimpin langsung oleh Pak Airlangga Hartarto dan dihadiri seluruh Kepala Daerah se-Indonesia. Ini sangat penting karena akses keuangan daerah harus benar-benar bisa dipercepat,” tutur Heriyus.
Ia menegaskan percepatan akses keuangan akan membantu membuka peluang ekonomi lebih luas, memperkuat daya saing daerah, serta menjadi pondasi penting menuju perekonomian yang tangguh dan berkeadilan.
Heriyus memastikan bahwa Pemerintah Kabupaten Murung Raya berkomitmen mendukung penuh kebijakan nasional tersebut melalui penguatan fungsi TPAKD daerah, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, dan pelaku UMKM.
Dengan penguatan akses keuangan, Pemkab Mura berharap masyarakat dapat lebih mandiri secara ekonomi dan memiliki kemampuan memanfaatkan produk keuangan untuk meningkatkan kualitas hidup.
Rakornas ini sekaligus menjadi pemicu daerah untuk terus memperkuat kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. (red)
