PROBORNEO – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Murung Raya (Mura) menggelar Rapat Evaluasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun 2025 yang berlangsung di Aula A Kantor Bupati Murung Raya, Kamis (5/6/2025).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Mura, Rahmanto Muhidin, dan dihadiri Plt. Sekretaris Daerah Sarwo Mintarjo, Asisten II dan III Setda Mura, serta seluruh kepala Perangkat Daerah lingkup Pemkab Mura.
Evaluasi ini bertujuan meninjau realisasi capaian PAD pada Triwulan I serta membahas strategi untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui penguatan sinergi antar perangkat daerah.
Dalam forum ini, masing-masing OPD memaparkan kinerja, kendala di lapangan, serta rencana tindak lanjut untuk optimalisasi potensi yang dimiliki.
Wakil Bupati Mura, Rahmanto Muhidin, menyoroti capaian PAD yang belum maksimal, khususnya di sektor pajak dan retribusi. Ia menilai, kontribusi dari sejumlah sektor strategis belum menunjukkan hasil yang memadai.
“Agar kepala Perangkat Daerah menginventarisir apa saja potensi-potensi yang dapat meningkatkan PAD kedepannya,” ungkap Wakil Bupati Mura, Rahmanto Muhidin.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan rencana pembentukan Tim Terpadu Pelaksanaan Penggalian PAD yang saat ini tengah dalam tahap penyusunan draft.
Tim tersebut nantinya akan melibatkan instansi lintas sektor guna memperkuat kolaborasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari pajak maupun retribusi.
Selain sektor pajak dan retribusi, Pemkab Mura juga mulai menggarap sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak PAD.
Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan pengelolaan destinasi wisata agar mampu mendatangkan kunjungan dan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Tak hanya itu, sektor perizinan usaha juga menjadi perhatian. Pemkab Mura akan memperketat pengawasan terhadap izin-izin usaha guna memastikan kontribusi nyata terhadap penerimaan daerah.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam mengelola dan mengembangkan berbagai potensi ekonomi yang ada, demi terwujudnya kemandirian fiskal daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (red)
