PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) bersama Pemerintah Pusat menetapkan langkah strategis penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2025.
Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Karhutla yang digelar di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (7/8/2025).
Rakor dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq, didampingi Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Hadir pula Gubernur Kalteng H. Agustiar Sabran, Wakil Gubernur H. Edy Pratowo, unsur Forkopimda, serta seluruh kepala daerah se-Kalteng.
Langkah ini merupakan respons atas potensi peningkatan karhutla pada puncak musim kemarau tahun ini. Berdasarkan prakiraan BMKG, kemarau bersifat normal namun kerawanan kebakaran, terutama di lahan gambut, tetap tinggi.
“KLHK juga berperan aktif dalam penegakan hukum, pemulihan ekosistem, dan pengendalian kebakaran lahan non-hutan, termasuk peningkatan komunikasi publik terkait Karhutla,” ujar Hanif.
Ia menjelaskan, tugas KLHK dalam penanganan karhutla mengacu pada Keputusan Menko Polhukam No. 29 Tahun 2025. KLHK juga akan memperkuat koordinasi desk karhutla serta memberikan rekomendasi kebijakan lingkungan kepada pemerintah pusat.
Kalteng sendiri menjadi perhatian khusus karena memiliki lahan gambut seluas 4,67 juta hektare atau 30,44 persen dari total wilayah. Kabupaten Katingan menjadi daerah dengan luas gambut terbesar, disusul Kapuas dan Kotawaringin Timur.
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, mengingatkan pentingnya deteksi dini dan sinergi lintas sektor. Ia merujuk pengalaman karhutla besar pada 2015 dan 2019 sebagai pelajaran bersama.
“Ini adalah alarm bagi kita semua. Deteksi dini, sinergi lintas sektor, dan pemberdayaan masyarakat adalah harga mati,” tegas Agustiar.
Sebagai upaya pencegahan, Pemprov Kalteng telah menerapkan Perda No. 1 Tahun 2020 yang mengatur pembakaran terbatas maksimal dua hektare per keluarga, khusus masyarakat adat dan di bawah pengawasan.
Agustiar menambahkan bahwa helikopter pemantauan telah dikerahkan bersama Forkopimda untuk memverifikasi titik api di seluruh wilayah.
“Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan personel, memverifikasi titik api, serta menentukan prioritas penanganan,” katanya.
Namun, ia menekankan bahwa dukungan tambahan dari pusat sangat dibutuhkan, termasuk heli tambahan, drone jarak jauh, pusat data komando terpadu, serta logistik udara.
Sementara itu, Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa peluang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) di Kalteng cukup besar, dengan potensi awan hujan lebih dari 70 persen.
“Kondisi ini memperkuat urgensi pembasahan lahan gambut sebagai tindakan pencegahan karhutla,” jelas Dwikorita.
Dari data BPBD per 4 Agustus 2025, terdapat 1.317 hotspot di Kalteng dengan 326 kejadian karhutla yang membakar sekitar 451 hektare lahan.
Sebaran kebakaran terjadi di lahan mineral, areal penggunaan lain, serta lahan gambut dalam kawasan konsesi.
Rangkaian Rakor ditutup dengan penandatanganan Kesepakatan Bersama Penanggulangan Karhutla 2025 oleh seluruh pemangku kepentingan, menandai komitmen bersama dalam menghadapi tantangan kebakaran hutan di masa mendatang. (red)
