PROBORNEO – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh Pemerintah Kabupaten Katingan dalam mengoptimalkan sektor pendapatan daerah.
Hal ini mengemuka saat menerima kunjungan kerja (kunker) Komisi II DPRD Kabupaten Katingan di Palangka Raya, Senin (13/4/2026).
Kunjungan yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Katingan, Nanang Suriansyah, ini bertujuan untuk menyinergikan langkah strategis terkait pemungutan pajak dan retribusi daerah, khususnya yang bersumber dari sektor pertambangan yang menjadi potensi besar di wilayah tersebut.
Pertemuan lintas instansi ini turut dihadiri oleh perwakilan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Katingan, di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Bagian Perekonomian dan SDA Setda Katingan.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin oleh Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Kalteng, Syarippudin, yang hadir mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas ESDM Provinsi Kalteng, didampingi oleh Kepala Bidang Pertambangan dan Kepala Bidang Geologi.
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi kedua belah pihak untuk memetakan potensi sekaligus mencari solusi atas kendala teknis yang kerap terjadi dalam proses pemungutan pajak dan retribusi tambang di lapangan.
Sinergi ini dinilai krusial mengingat sektor sumber daya alam merupakan salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Katingan.
Dinas ESDM Provinsi Kalteng berkomitmen untuk memberikan pendampingan dan dukungan data yang diperlukan guna memastikan setiap potensi pajak dapat terserap secara optimal.
Melalui komunikasi yang berkelanjutan, diharapkan tata kelola pertambangan di Katingan tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga memberikan kontribusi finansial yang nyata bagi pembangunan daerah.
Dengan adanya kolaborasi ini, Pemerintah Provinsi Kalteng dan Pemerintah Kabupaten Katingan optimistis dapat meningkatkan capaian PAD secara signifikan melalui pengelolaan sumber daya alam yang lebih transparan dan akuntabel. (red)
