Jakarta – Tata kelola birokrasi yang bersih dan transparan menjadi target utama bagi jajaran manajemen Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Penegasan komitmen ini disampaikan langsung di pusat komando pengawasan antikorupsi nasional.
Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, bertolak ke ibu kota untuk menghadiri Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan. Agenda penting ini diselenggarakan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK Jakarta pada Rabu (13/5/2026).
Di hadapan jajaran pimpinan lembaga antirasuah tersebut, H Shalahuddin memaparkan langkah-langkah strategis daerah. Pemkab Barut berkomitmen penuh menerapkan asas akuntabilitas dalam setiap pemanfaatan anggaran daerah.
Apresiasi setinggi-tingginya turut dilayangkan Bupati kepada KPK atas bimbingan intensif yang diberikan selama ini. Intervensi program pendampingan bertajuk Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dinilai berdampak positif bagi iklim birokrasi.
“Kami sangat berterima kasih kepada KPK yang terus mengawal performa tata kelola di daerah kami. Tindak lanjut nyata telah kami lakukan dengan menginstruksikan seluruh perangkat daerah memasok data evaluasi secara transparan,” sebut Shalahuddin.
Langkah penguatan internal juga dipertajam dengan mengonsolidasikan lintas instansi kedinasan. Pemkab memaksimalkan peran pengawasan fungsional melalui Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) demi terwujudnya kemajuan daerah.(dd)
