PROBORNEO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, mempertegas komitmen jajaran Pemerintah Provinsi dalam mengakselerasi pembangunan ketahanan pangan daerah melalui penguatan sinergi pengawasan bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya besar menjadikan Kalimantan Tengah sebagai pilar penyangga pangan nasional yang dikelola dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
Hal tersebut ditegaskan Gubernur saat menerima Laporan Eksekutif Daerah Semester II Tahun 2025 serta Policy Brief Satu Data Pangan dari Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, di Rumah Jabatan Istana Isen Mulang, Jumat (6/3/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi tinggi atas pendampingan berkelanjutan yang dilakukan BPKP dalam mengawal program-program strategis daerah, khususnya di sektor pangan yang kini menjadi fokus utama pembangunan di Bumi Tambun Bungai.
Gubernur menilai laporan bertema “Handep Hapakat Memacu Pembangunan Pangan Kalimantan Tengah” merupakan instrumen krusial bagi pemerintah daerah untuk memastikan setiap kebijakan, mulai dari peningkatan produksi hingga distribusi pangan, berjalan tepat sasaran dan akuntabel.
Ia menekankan bahwa sinergi yang kuat antara Pemprov Kalteng dan BPKP perlu terus dijaga agar setiap program tidak hanya sukses secara administratif, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Lebih lanjut, Gubernur menaruh harapan besar agar BPKP Kalteng terus mendampingi pemerintah provinsi dalam mewujudkan visi pembangunan pangan yang berkelanjutan.
Hal ini mencakup pengembangan komoditas sorgum sebagai strategi diversifikasi pangan produktif.
Selain aspek produksi, perhatian khusus juga diberikan pada inovasi sistem aplikasi Dashboard Pangan Terpadu yang diproyeksikan menjadi pusat konsolidasi data dan peringatan dini dalam pengendalian inflasi daerah guna menjaga stabilitas harga serta ketahanan pasokan.
Gubernur meyakini bahwa transparansi data dan pengawasan yang ketat adalah kunci utama dalam mewujudkan kemandirian pangan di Kalimantan Tengah.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Kalteng, Ilham Nurhidayat, menyatakan kesiapannya untuk terus mengawal akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan program strategis daerah melalui langkah-langkah pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil.
“Pengawalan tersebut meliputi pengawasan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah,” ujar Ilham Nurhidayat.
Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu memantapkan posisi Kalimantan Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional yang dikelola dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus menjadi fondasi kuat dalam menghadapi tantangan pangan global di masa depan. (red)
