PROBORNEO – Ketua Sementara Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, menegaskan sikap partainya yang menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui lembaga legislatif.
Menurut Freddy, mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat hingga saat ini masih menjadi pilihan paling tepat bagi negara demokrasi seperti Indonesia.
Ia menilai, pemilihan langsung memberikan ruang bagi masyarakat untuk menilai secara terbuka kapasitas, rekam jejak, serta kualitas calon kepala daerah.
“Kalau kami di PDI Perjuangan, tegas soal sistem Pilkada. Kepala daerah harus tetap dipilih langsung oleh rakyat,” kata Freddy, Jumat (23/1/2026).
Ia mengakui, wacana pengembalian mekanisme Pilkada ke DPRD merupakan bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wacana tersebut muncul dengan beragam pertimbangan, mulai dari tingginya biaya pelaksanaan Pilkada langsung hingga kekhawatiran terhadap praktik politik uang.
Meski demikian, Freddy menegaskan bahwa persoalan utama tidak terletak pada sistem pemilihan, melainkan pada integritas proses dan pengawasan dalam setiap tahapan Pilkada.
“Menurut kami, sistem yang sekarang ini sudah pas. Yang perlu dibenahi ke depan adalah bagaimana memperbaiki kualitasnya, misalnya melalui seleksi calon-calon kepala daerah yang lebih berkualitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya komitmen seluruh elemen politik untuk menjaga kemurnian suara rakyat dari pengaruh materi.
Pengawasan yang ketat sejak tahap awal, termasuk di internal partai politik saat memberikan rekomendasi calon, dinilai menjadi kunci dalam memperkuat kualitas demokrasi.
“Tidak ada urgensi untuk mengubah mekanisme Pilkada kembali ke DPRD selama instrumen pendukungnya bisa diperbaiki. Intinya, kepala daerah harus dipilih langsung oleh rakyat,” pungkasnya. (red)
