PROBORNEO – Fraksi Partai Gerindra DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menegaskan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang efisien, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
Pandangan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Gerindra, Helmi, dalam rapat paripurna DPRD Kalteng dengan agenda pemandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda APBD 2026, Selasa (15/10/2025).
Helmi menjelaskan bahwa pendapatan daerah tahun 2026 direncanakan sebesar Rp 7,105 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp 7,3 triliun, sehingga terdapat defisit sekitar Rp 266 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto dalam jumlah yang sama.
“Fraksi Partai Gerindra memandang bahwa rancangan ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta keberpihakan pada kepentingan rakyat Kalimantan Tengah,” ujar Helmi.
Fraksi Gerindra mendorong agar kebijakan anggaran diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pelayanan publik, dan menjaga ketahanan lingkungan hidup.
Pemerintah Provinsi, lanjut Helmi, diharapkan mampu menjaga stabilitas fiskal dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Gerindra juga memberikan apresiasi terhadap langkah Gubernur Kalteng dalam meningkatkan pendapatan daerah, seperti penertiban kendaraan berplat luar daerah dan penataan distribusi BBM.
Namun, Fraksi menilai langkah ini perlu diperkuat dengan digitalisasi sistem pendapatan daerah agar penerimaan menjadi lebih efisien dan transparan.
Dari sisi belanja, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memprioritaskan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan ekonomi lokal.
Helmi menegaskan, “Belanja yang bersifat administratif atau seremonial perlu dikendalikan agar ruang fiskal dapat dimanfaatkan secara optimal.”
Untuk sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi Gerindra menekankan pentingnya pemerataan layanan di wilayah pedalaman, pesisir, dan perbatasan, serta peningkatan fasilitas puskesmas, rumah sakit daerah, dan program beasiswa bagi pelajar berprestasi.
Di sisi infrastruktur, Gerindra menyoroti masih banyaknya jalan dan jembatan provinsi yang perlu perbaikan. Pemerintah diminta memastikan setiap proyek direncanakan dengan baik agar manfaatnya bisa dirasakan langsung masyarakat.
Selain itu, Fraksi juga mengingatkan pentingnya penguatan upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan gambut melalui pengawasan dan edukasi masyarakat.
Dalam bidang ekonomi, Fraksi Gerindra menekankan perlunya pemberdayaan UMKM, petani, dan nelayan melalui dukungan modal, pelatihan, dan kemudahan distribusi hasil produksi agar masyarakat semakin mandiri dan berdaya saing.
Menutup pandangannya, Helmi menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBD 2026.
“Setiap program yang direncanakan harus disertai indikator kinerja yang jelas, serta pelaporan realisasi yang dapat diakses publik,” ujarnya.
Ia juga mendorong Pemprov Kalteng memperkuat sistem pengawasan internal dan memanfaatkan teknologi informasi agar pengelolaan keuangan daerah lebih terbuka dan tepat sasaran.
“Fraksi Partai Gerindra meyakini bahwa Rancangan APBD Kalteng tahun 2026 dapat menjadi instrumen nyata dalam memperkuat pelayanan publik, memperluas kesempatan ekonomi rakyat, dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup apabila dijalankan dengan komitmen, integritas, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat,” tutup Helmi. (red)
