Muara Teweh- Anggota DPRD Barito Utara Ardianto menyoroti tajam kebijakan pemangkasan kuota produksi batu bara dalam RKAB yang memicu gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor pertambangan, Rabu (1/7/2026).
Penciutan kuota ini dinilai memberikan tekanan berat tidak hanya kepada operasional korporasi, tetapi juga mengancam kelangsungan hidup para buruh lokal.
Berdasarkan laporan yang diterima pihaknya, gelombang PHK dan perumahan karyawan telah melanda sejumlah subkontraktor Grup Office PT PAMA di wilayah SMMS Sekako sejak awal tahun.
Tercatat ada sekitar 600 dari total 900 tenaga kerja di sektor tersebut yang harus kehilangan pekerjaan atau terpaksa dirumahkan akibat efisiensi operasional.
Melihat situasi pelik tersebut, politisi lokal ini mendesak adanya intervensi cepat dan terarah dari pihak eksekutif untuk meredam gejolak sosial di tengah masyarakat.
Langkah-langkah antisipatif yang komprehensif sangat dibutuhkan agar para pekerja lokal yang terdampak tetap mendapatkan jaminan perlindungan dan perhatian yang layak.
DPRD Barito Utara berkomitmen akan terus mengawal persoalan ini agar ditemukan solusi terbaik demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan warga di daerah.
