PROBORNEO – Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Yohanes Freddy Ering, mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalteng agar lebih cermat dan berhati-hati dalam mengelola keuangan daerah pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Freddy menilai, tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat menjadi tantangan serius yang harus diantisipasi sejak dini oleh pemerintah daerah.
Kondisi tersebut, menurutnya, menuntut adanya langkah-langkah inovatif untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Mengingat adanya tren penurunan dana transfer dari pemerintah pusat, memandang perlunya langkah-langkah inovatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya, Senin (9/2/2026).
Ia menegaskan, rasionalisasi anggaran merupakan sebuah keniscayaan demi menjaga stabilitas pembangunan daerah. Karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi terhadap pos-pos belanja yang tidak mendesak, seperti pengadaan barang dan jasa serta perjalanan dinas.
“Hal ini dilakukan semata-mata agar anggaran yang tersedia dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang lebih urgen,” tambahnya.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga menekankan bahwa penyusunan APBD 2026 harus tetap berpedoman pada kebijakan nasional dan selaras dengan visi dan misi Gubernur serta Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Lebih lanjut, Freddy memastikan DPRD Kalimantan Tengah akan menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal agar penggunaan anggaran daerah benar-benar tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Kami di legislatif akan memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat dan tidak memberatkan rakyat,” ungkapnya. (red)
