PROBORNEO – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Irawan, menilai kinerja Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial (PKS) di tingkat kabupaten/kota masih jauh dari optimal. Ia menyebut, banyak persoalan antara masyarakat dan perusahaan yang belum mendapat penyelesaian jelas meski berpotensi memicu gejolak sosial.
“Beberapa kasus dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian penyelesaian. Padahal, tim ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam meredam potensi konflik di daerah,” ujar Bambang kepada wartawan, baru-baru ini.
Politisi PDI Perjuangan tersebut juga mendorong Tim PKS untuk bekerja lebih transparan dan akuntabel dalam menangani berbagai persoalan di lapangan. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui setiap perkembangan penyelesaian konflik yang terjadi.
“Harus ada informasi resmi yang disampaikan ke publik. Misalnya, jika kasus tidak bisa dilanjutkan, jelaskan alasannya. Atau jika masih dalam proses, sampaikan progresnya secara berkala,” tegasnya.
Bambang mengingatkan agar penyelesaian konflik tidak serta-merta dilimpahkan ke pemerintah provinsi atau DPRD. Langkah tersebut, kata dia, justru membuat penanganan semakin rumit karena persoalan harus dibuka kembali dari awal.
“Setiap tingkatan pemerintahan punya tanggung jawab. Tim PKS di kabupaten/kota harus bekerja maksimal sebelum persoalan naik ke tingkat provinsi,” tutup legislator dari Dapil Kalteng V itu. (red)
