PROBORNEO – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Edy Pratowo, secara resmi membuka Rapat Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Triwulan II Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalteng Tahun Anggaran 2025, di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur, Senin (28/7).
Edy Pratowo mengatakan, tahun 2025 menjadi awal kepemimpinannya bersama Gubernur H. Agustiar Sabran untuk mendorong pembangunan Kalteng yang merata dan berkeadilan, hingga menjangkau wilayah pedalaman.
“Untuk mendukung Visi Misi kami tersebut dan juga Asta Cita Bapak Presiden, pengelolaan anggaran yang cepat, tepat, dan akurat menjadi instrumen kunci,” ujar Wagub.
Ia menegaskan, rapat TEPRA bukan ditujukan untuk mencari kesalahan, namun sebagai forum untuk menyusun langkah perbaikan dan percepatan agar manfaat anggaran bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
Wagub juga mengapresiasi tiga Perangkat Daerah Provinsi dan tiga Pemerintah Kabupaten yang capaian serapan anggarannya tergolong tinggi.
“Capaian ini kiranya dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan mengedepankan kualitas kegiatan,” ujarnya.
Secara umum, realisasi anggaran di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota per Juni 2025 dinilai masih belum optimal.
Wagub meminta komitmen seluruh perangkat daerah agar penyerapan meningkat pada triwulan berikutnya.
“Efisiensi perlu kita jawab dengan inovasi. Mari kita bekerja keras bersama-sama mendorong realisasi anggaran agar terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran, serta tentu saja tepat aturan. Jangan sampai hanya mengejar target. Serapan anggaran bukan hanya bagus, tetapi programnya juga harus berdampak besar bagi kemaslahatan masyarakat,” kata Edy.
Ia juga mengingatkan agar seluruh program kegiatan diselaraskan dengan Asta Cita Presiden dan visi Kalteng Berkah, khususnya Program Prioritas Huma Betang.
Sebelumnya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Akhmad Husain, menyampaikan realisasi keuangan Pemprov Kalteng hingga 30 Juni 2025 sebesar Rp 2,23 triliun atau 21,88 persen dari pagu Rp 10,22 triliun. Realisasi fisiknya 27,73 persen.
Tiga Perangkat Daerah Provinsi dengan serapan tertinggi adalah Dinas Pendidikan dengan realisasi keuangan Rp 1,05 triliun (45,85%) dan fisik 50%, Biro Administrasi Pimpinan Setda Rp 2,02 miliar (43,32%) dan fisik 43,33%, serta Badan Penghubung Rp 6,07 miliar (40,71%) dan fisik 40,71%.
Sementara, realisasi APBD kabupaten/kota se-Kalteng mencapai Rp 6,99 triliun atau 28,37% dari pagu Rp 24,64 triliun, dengan fisik 31,49%.
Kabupaten Sukamara mencatat serapan tertinggi, yakni 37,74% secara keuangan dan 39,97% secara fisik, disusul Kabupaten Gunung Mas dan Katingan.
Realisasi APBN dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Provinsi Kalteng juga belum maksimal. APBN terealisasi 10,43% dan DAK sebesar 18,41%, sementara realisasi fisiknya masing-masing 39,87% dan 24,47%.
Realisasi APBN kabupaten/kota hanya 1,01% secara keuangan dan 3,06% secara fisik.
Sementara DAK mencapai 14,80% dari pagu Rp 2,15 triliun, dengan realisasi fisik 14,47%.
Realisasi pendapatan Pemprov Kalteng mencapai Rp 2,95 triliun atau 31,7% dari target.
Pendapatan BLUD mencapai Rp 112 miliar atau 45,03% dari target. Sedangkan pendapatan kabupaten/kota mencapai Rp 8,62 triliun atau 37%.
Rendahnya realisasi APBD dan APBN disebut dipengaruhi kendala teknis, seperti proses pembayaran melalui e-Katalog versi 6 dan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan sejumlah kegiatan konstruksi. (red)
