PROBORNEO – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, memastikan kondisi kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di wilayahnya masih terkendali.
Hal ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Situasi Terkini Penanganan Karhutla Tahun 2025 yang digelar secara virtual, Senin (28/7/2025), dipimpin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Raja Juli Antoni serta Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, didukung penuh oleh Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kabupaten/Kota se-Kalteng, serta seluruh elemen masyarakat, berkomitmen memperkuat mekanisme rutin pengendalian Karhutla melalui pembentukan Satgas Pengendali Karhutla Provinsi dan pengaktifan Posko serta Pos Lapangan,” tegas Gubernur.
Agustiar menjelaskan, meskipun jumlah hotspot meningkat signifikan saat puncak kemarau Juli ini, namun upaya pengendalian tetap berjalan baik.
Berdasarkan data Sistem Pemantauan Karhutla (SIPONGI), Kalteng mencatat 1.326 hotspot, atau sekitar 2,09% dari total nasional sebanyak 63.559 hotspot.
Ia menyampaikan bahwa jika situasi semakin mengkhawatirkan, Pemprov siap menetapkan status keadaan darurat bencana Karhutla dan mengajukan permohonan dukungan operasi udara ke BNPB.
“Pemprov Kalteng akan terus melaksanakan, bahkan meningkatkan upaya pengendalian Karhutla selama puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga Oktober 2025, sesuai prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),” ujarnya.
Gubernur menambahkan, pola penanganan Karhutla difokuskan pada pemadaman dalam satu hari untuk mencegah meluasnya api.
Meski terjadi peningkatan luas lahan terbakar menjadi 146,21 hektare, atau sekitar 1,70% dari total nasional, namun menurut analisis Kementerian LHK, hal ini masih dalam kendali. Bahkan, pantauan BMKG menunjukkan tidak terdeteksi adanya sebaran asap di Kalteng pada Juli 2025.
“Dengan keberadaan Satgas dan Posko yang aktif sepanjang tahun, maka upaya pengendalian dan penanggulangan Karhutla tetap berjalan maksimal, meskipun tanpa penetapan status siaga darurat,” ujar Agustiar.
Pemprov Kalteng telah mengaktifkan 77 Pos Lapangan di 52 kecamatan berisiko tinggi sejak 11 Juni hingga 8 Oktober 2025.
Sebanyak 697 personel gabungan Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan relawan Masyarakat Peduli Api (MPA) dikerahkan.
Mereka bertugas melakukan patroli, sosialisasi, pengecekan fasilitas, pembasahan wilayah rawan, serta pemadaman dini.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga mengusulkan sejumlah bantuan kepada pemerintah pusat, antara lain pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pengiriman enam helikopter water bombing dan dua helikopter patroli.
Ia juga meminta pencairan Dana Siap Pakai (DSP) untuk mendukung operasi pemadaman darat.
Dukungan tambahan yang diusulkan termasuk 87 set alat pemadam kebakaran portable, tandon air portable (flexible tank), serta kendaraan roda tiga untuk wilayah rawan.
Gubernur berharap pemerintah pusat segera merespons cepat permintaan tersebut agar penanganan Karhutla di Kalteng semakin optimal. (red)
