PROBORNEO – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa inflasi yang rendah dan stabil menjadi kunci utama dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Peningkatan Kompetensi Teknologi Digital bagi TPID se-Kalteng, yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Hotel Santika, Yogyakarta, Rabu (17/9/2025).
Leonard, yang juga menjabat sebagai Kepala Bapperida Kalteng, menyebut bahwa tantangan inflasi nasional dan daerah kini semakin kompleks akibat gangguan rantai pasok, dinamika produksi, distribusi, serta fluktuasi harga komoditas strategis.“Koordinasi lintas sektor antara Bank Indonesia, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kemendagri, dan pemerintah daerah harus terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif dan berkesinambungan,” ujarnya.
Ia menilai, dalam menghadapi era ekonomi digital, TPID harus lebih adaptif dengan memanfaatkan teknologi dalam pengumpulan data, analisis pasar, dan perumusan kebijakan. “Digitalisasi dapat menjadi instrumen penting untuk mempercepat respon kebijakan dan meningkatkan akurasi pengendalian harga di lapangan,” tambahnya.
Leonard juga berharap kegiatan ini menjadi momentum bagi seluruh anggota TPID se-Kalteng untuk meningkatkan kapasitas dan memperluas jejaring kerja antarwilayah. “Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh diharapkan menjadi bekal dalam merancang strategi pengendalian inflasi yang lebih inovatif, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansyah Andrias, perwakilan Kepala Biro Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan Irwan Sofiani, serta Ketua TPID kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah.
Melalui sinergi ini, Pemerintah Provinsi Kalteng berkomitmen memperkuat peran TPID sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (red)
