PROBORNEO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan pentingnya pemutakhiran data kemiskinan sebagai dasar penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekeubang), Yuas Elko, yang mewakili Gubernur Kalteng dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi 2025 secara virtual, Senin (8/9/2025).
Dalam rakor yang dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian itu, selain membahas inflasi nasional, juga disoroti perkembangan situasi kamtibmas serta upaya pengentasan kemiskinan.
Yuas Elko menekankan pentingnya pembaruan data penerima manfaat agar tidak terjadi tumpang tindih.
“Update data, laporkan data terkait dengan ini supaya tidak dobel dan di-SK-kan Gubernur penerimanya tadi. Itu yang nomor satu untuk program Kartu Huma Betang datanya di Dinas Sosial,” tegasnya.
Selain data kemiskinan, ia juga mendorong keberlanjutan penyaluran Beras Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Kalimantan Tengah.
“Terus berjalan, ya, SPHP, Gerakan Pangan Murah,” pungkasnya.
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian menyebut inflasi Agustus 2025 tercatat sebesar 2,31% (y-o-y) dengan deflasi bulanan -0,08%. Deflasi dipengaruhi oleh turunnya harga tomat, cabai rawit, dan telur ayam ras.
Sementara itu, cabai merah dan cabai rawit tercatat sebagai penyumbang kenaikan harga di sejumlah provinsi pada awal September.
Tito menegaskan intervensi pemerintah, termasuk distribusi beras SPHP melalui Gerakan Pangan Murah, berperan besar menahan lonjakan harga pangan.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk tetap waspada terhadap potensi konflik sosial.
“Apabila terjadi konflik sosial, diharapkan langkah-langkah rekonsiliasi yang dilakukan di tingkat atas ini dapat mendinginkan suasana,” harap Mendagri. (red)
