PROBORNEO — Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) terus mematangkan persiapan Observasi Desa Percontohan Antikorupsi tahun 2025.
Persiapan tersebut dibahas dalam rapat bersama di Aula Inspektorat Mura, Kamis (20/2/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Inspektorat, Arsuni, didampingi Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Banjang, serta Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo SP Mura, Hendry Januardy.
Arsuni menjelaskan, kegiatan ini merupakan langkah teknis menyambut program dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta setiap daerah mengusulkan tiga desa untuk observasi, sebelum dipilih satu desa sebagai percontohan.
“Perlu kita ketahui, bahwa ini adalah tindak lanjut program dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mewajibkan untuk seluruh Pemerintah Daerah yang ada diwilayah Indonesia untuk menunjuk atau mengusulkan tiga desa di Kabupaten/Kota untuk dilakukan penilaian, sehingga ditetapkan satu dari tiga desa tersebut untuk dijadikan, Percontohan Desa Antikorupsi,” tutur Arsuni.
Tiga desa yang diajukan yakni Desa Konut di Kecamatan Tanah Siang, Desa Muara Joloi I di Kecamatan Seribu Riam, dan Desa Bahitom di Kecamatan Murung. Setelah melalui proses koordinasi, Desa Bahitom ditetapkan sebagai wakil Kabupaten Murung Raya.
Irbansus Banjang menambahkan, pihak Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah dijadwalkan segera melakukan peninjauan untuk memastikan kesiapan desa tersebut.
“Nantinya dalam waktu dekat pihak Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, akan hadir untuk melihat langsung kesiapan Pemkab Mura dalam menjadikan Desa Bahitom yang nantinya dijadikan sebagai Desa Percontohan Antikorupsi sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Sementara itu, Hendry Januardy menyatakan kesiapan Diskominfo SP mendukung penuh kebutuhan informasi, publikasi, dan digitalisasi untuk mendukung program ini.
Kepala Desa Bahitom, Tuni, menyambut baik keputusan tersebut. Ia menyebut penunjukan ini merupakan hasil penilaian berbagai indikator yang selama ini dijalankan di desanya. (red)
