Muara Teweh – Ketepatan sasaran bantuan pelatihan dan penempatan kerja kini menjadi fokus utama pembenahan sistem birokrasi ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, Koperasi dan UKM (Disnakertranskop UKM) terus memperkuat akurasi data tenaga kerja melalui proses validasi yang lebih intensif.
Adanya sinkronisasi data yang ketat diharapkan mampu meminimalkan kesalahan distribusi program kerja daerah. Langkah ini menjadi bagian dari dukungan terhadap visi dan misi Bupati Barito Utara dalam menjalankan 11 program unggulan daerah.
Pemerintah daerah menganggap validasi data tenaga kerja dinilai sangat penting untuk memastikan kebijakan pembangunan di sektor ketenagakerjaan dapat tepat sasaran. Dengan data yang akurat, pemerintah daerah mampu merancang program yang sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Kepala Disnakertranskop UKM Barito Utara, M. Mastur, menegaskan bahwa keabsahan data merupakan faktor utama dalam penyusunan kebijakan publik. Ia menyebutkan bahwa tanpa data yang valid, program yang dirancang berpotensi tidak berjalan optimal.
“Ini bagian dari komitmen kita dalam mendukung program unggulan Bupati, khususnya dalam menekan angka pengangguran. Data harus valid, karena menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan,” ujar Mastur pada Rabu (15/4/2026).
Keselarasan data administrasi ini juga membutuhkan kejujuran dari para pencari kerja itu sendiri. Mastur juga mengimbau masyarakat, khususnya pemegang kartu AK-1, agar segera melapor jika telah memperoleh pekerjaan. Hal ini penting agar data antara kondisi di lapangan dan administrasi tetap selaras.
Melalui keterbukaan informasi ini, perencanaan pembangunan daerah jangka menengah akan semakin terukur. Selain itu, pemerintah daerah berharap adanya dukungan dari seluruh pihak agar proses pembaruan data berjalan maksimal demi meningkatkan efektivitas program penyerapan tenaga kerja di Barito Utara. (dd)
