PROBORNEO – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seruyan, Bahrun Abbas, menghadiri sekaligus memimpin Rapat Evaluasi Realisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Penyerapan Anggaran Tahun Anggaran 2025, di Aula Kantor Bupati Seruyan, Selasa (30/12/2025).
Kegiatan ini menjadi bagian vital dari upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Seruyan dalam memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan berjalan simultan sesuai dengan perencanaan, target capaian, serta ketentuan regulasi yang telah ditetapkan sejak awal tahun anggaran.
Rapat evaluasi makro tersebut diikuti secara masif oleh para kepala perangkat daerah, pejabat administrator, pejabat pengawas, serta unsur teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan.
Dalam forum koordinasi tersebut, masing-masing perangkat daerah memaparkan secara rinci capaian realisasi fisik dan keuangan dari program serta kegiatan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun.
Paparan tersebut juga mencakup penyampaian berbagai kendala teknis maupun administratif yang dihadapi di lapangan.
Melalui pemaparan berkala tersebut, forum melakukan pembahasan secara menyeluruh guna menemukan formulasi langkah-langkah percepatan (acceleration) serta solusi atas hambatan yang berpotensi mengganggu kelancaran pelaksanaan kegiatan di sisa waktu anggaran.
Pj Sekda Seruyan, Bahrun Abbas, menegaskan bahwa rapat evaluasi ini memiliki peran strategis sebagai sarana Pengendalian dan pengawasan melekat terhadap pelaksanaan roda program pembangunan daerah.
Ia menekankan pentingnya komitmen, konsistensi, dan kesungguhan seluruh jajaran perangkat daerah dalam mengeksekusi setiap program yang telah direncanakan, agar target kinerja pemerintah daerah dapat tercapai secara optimal di mata publik.
“Perencanaan yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan yang disiplin, terukur, dan bertanggung jawab. Penyerapan anggaran tidak hanya dilihat dari besarnya realisasi, tetapi juga dari sejauh mana kegiatan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Pj Sekda Bahrun.
Lebih lanjut, Pj Sekda juga mengingatkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terus meningkatkan intensitas koordinasi dan komunikasi lintas sektor, baik dalam fase perencanaan maupun eksekusi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Menurut dia, sinergi kuat antarpihak sangat diperlukan untuk meminimalkan kendala teknis dan administratif yang kerap berpotensi menghambat capaian kinerja serapan keuangan.
Ia juga mendorong agar monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkelanjutan (kontinu), sehingga setiap letak permasalahan dapat segera diidentifikasi sejak dini dan ditindaklanjuti secara tepat sasaran. (red)
